Politik Dinasti Dinilai Cenderung Destruktif, Ini Sejumlah Faktornya
Rabu, 29 Juli 2020 - 09:31 WIB
loading...
A
A
A
Titi mencontohkan di sebuah daerah terjadi konflik di antara pengurus partai karena pengurus di daerah sudah memutuskan, lalu kemudian DPP mengambil alih. Persoalannya, pengambilalihannya tidak transparan dan tidak akuntabel.
"Nah itu yang yang pertama, jadi ada kontribusi dari kaidah hukum atau regulasi pemilihan kita yang memang seolah-olah memberi karpet merah bagi hadirnya politik dinasti," tuturnya.
Kedua, kata Titi, adalah kelembagaan partai politik kita yang ikut menyumbang kehadiran politik kekerabatan karena tata kelola internal partai yang belum demokratis.
"Sekarang bisa dikatakan rekrutmen itu kan elitis, yang memutuskan itu hanya segelintir orang saja di partai politik. Jadi pemilu yang demokratis itu kan harusnya pemilu yang kompetitif, tetapi kompetisi yang kompetitif itu bukan hanya ketika masa pemilu atau ketika pemungutan suara," jelasnya. (Baca juga: Pengusaha Hotel dan Restoran Meninggal, Diduga Positif COVID-19)
Menurutnya, seharusnya untuk mengakses proses pencalonan ada kompetisi yang melibatkan juga pengurus dan anggota partai. "Hari ini partai politik kita kedaulatan partai itu ada pada siapa, ada pada anggota, tetapi anggota partai hanya diingat ketika satu partai mau menjadi peserta pemilu karena ada persyaratan apa kepemilikan anggota minimal," tandasnya.
"Nah itu yang yang pertama, jadi ada kontribusi dari kaidah hukum atau regulasi pemilihan kita yang memang seolah-olah memberi karpet merah bagi hadirnya politik dinasti," tuturnya.
Kedua, kata Titi, adalah kelembagaan partai politik kita yang ikut menyumbang kehadiran politik kekerabatan karena tata kelola internal partai yang belum demokratis.
"Sekarang bisa dikatakan rekrutmen itu kan elitis, yang memutuskan itu hanya segelintir orang saja di partai politik. Jadi pemilu yang demokratis itu kan harusnya pemilu yang kompetitif, tetapi kompetisi yang kompetitif itu bukan hanya ketika masa pemilu atau ketika pemungutan suara," jelasnya. (Baca juga: Pengusaha Hotel dan Restoran Meninggal, Diduga Positif COVID-19)
Menurutnya, seharusnya untuk mengakses proses pencalonan ada kompetisi yang melibatkan juga pengurus dan anggota partai. "Hari ini partai politik kita kedaulatan partai itu ada pada siapa, ada pada anggota, tetapi anggota partai hanya diingat ketika satu partai mau menjadi peserta pemilu karena ada persyaratan apa kepemilikan anggota minimal," tandasnya.
(kri)
Lihat Juga :
