Sidak di Bali, Dirut Pertamina Tak Segan Tindak Tegas Pangkalan LPG Nakal
loading...
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menghimbau masyarakat yang mengetahui adanya penyimpangan agar melaporkan ke call center Pertamina di nomor 135. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A
DENPASAR - Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati melanjutkan pemantauan pasokan dan distribusi LPG di wilayah Bali dengan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPBE di Pendungan, Denpasar Minggu sore (30/07). Pada sidak ini Nicke menyampaikan akan menindak tegas bagi agen atau pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg tidak sesuai dengan aturan.
Ia juga menyampaikan bahwa di Bali stok LPG Subsidi 3 Kg terpenuhi dengan baik dari SPPBE ke agen hingga ke pangkalan, sehingga sekarang yang perlu diawasi adalah distribusinya hingga ke masyarakat untuk menghindari kelangkaan.
“Tadi saat sidak ada kejadian yang menarik, saat kita ke pengecer disampaikan stoknya kosong padahal jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi. Jadi ternyata selama ini bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya tapi ada kendaraan yang drop, ini tidak sesuai dengan aturan yang ada," ucapnya.
Ia pun mengajak kepada seluruh pihak terkait untuk turut serta bersama-sama mengawasi. Jika masyarakat mengetahui dan melihat adanya penyimpangan bisa segera melaporkan ke call center Pertamina di nomor 135.
Lebih lanjut, Nicke menjelaskan proses penjualan yang sesuai dengan alur distribusi LPG Subsidi 3 Kg akan menjaga harga jual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Secara sistem seharusnya pengecer mengambil dari pangkalan. Harganya juga sudah jelas, ada peraturannya di tiap-tiap daerah sudah ada. Untuk di Bali ini harganya Rp 18.000. Itulah yang harus diikuti agar ada jaminan suplai, agar ada jaminan harga sesuai aturan,” ujarnya.
Nicke menekankan bahwa jika ada agen dan pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Pertamina tidak segan untuk menindaknya.
“Kita akan kurangi atau kita stop stoknya. Kami juga membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat agar kita bisa mengatur betul LPG Subsidi yang menggunakan anggaran negara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ucapnya.
Ia juga meminta bantuan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memahami bahwa LPG Subsidi 3 Kg peruntukannya adalah untuk masyarakat kurang mampu. Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melakukan registrasi menggunakan KTP untuk membantu pengawasan alokasi untuk memastikan penjualan tidak melebihi kuota, dan prioritas bagi masyarakat yang berhak.
“Registrasi di Bali ini sudah 94% termasuk yang tertinggi. Kita harapkan dengan registrasi ini akan memudahkan bagi masyarakat untuk membeli juga membantu Pertamina mempertanggungjawabkan LPG Subsidi ini siapa yang menikmati,” tutup Nicke.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini.
Ia juga menyampaikan bahwa di Bali stok LPG Subsidi 3 Kg terpenuhi dengan baik dari SPPBE ke agen hingga ke pangkalan, sehingga sekarang yang perlu diawasi adalah distribusinya hingga ke masyarakat untuk menghindari kelangkaan.
“Tadi saat sidak ada kejadian yang menarik, saat kita ke pengecer disampaikan stoknya kosong padahal jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi. Jadi ternyata selama ini bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya tapi ada kendaraan yang drop, ini tidak sesuai dengan aturan yang ada," ucapnya.
Ia pun mengajak kepada seluruh pihak terkait untuk turut serta bersama-sama mengawasi. Jika masyarakat mengetahui dan melihat adanya penyimpangan bisa segera melaporkan ke call center Pertamina di nomor 135.
Lebih lanjut, Nicke menjelaskan proses penjualan yang sesuai dengan alur distribusi LPG Subsidi 3 Kg akan menjaga harga jual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Secara sistem seharusnya pengecer mengambil dari pangkalan. Harganya juga sudah jelas, ada peraturannya di tiap-tiap daerah sudah ada. Untuk di Bali ini harganya Rp 18.000. Itulah yang harus diikuti agar ada jaminan suplai, agar ada jaminan harga sesuai aturan,” ujarnya.
Nicke menekankan bahwa jika ada agen dan pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Pertamina tidak segan untuk menindaknya.
“Kita akan kurangi atau kita stop stoknya. Kami juga membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat agar kita bisa mengatur betul LPG Subsidi yang menggunakan anggaran negara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ucapnya.
Ia juga meminta bantuan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memahami bahwa LPG Subsidi 3 Kg peruntukannya adalah untuk masyarakat kurang mampu. Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melakukan registrasi menggunakan KTP untuk membantu pengawasan alokasi untuk memastikan penjualan tidak melebihi kuota, dan prioritas bagi masyarakat yang berhak.
“Registrasi di Bali ini sudah 94% termasuk yang tertinggi. Kita harapkan dengan registrasi ini akan memudahkan bagi masyarakat untuk membeli juga membantu Pertamina mempertanggungjawabkan LPG Subsidi ini siapa yang menikmati,” tutup Nicke.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini.
(dsa)
Lihat Juga :
