Dilema Menormalkan Aktivitas Perkantoran
Rabu, 29 Juli 2020 - 06:05 WIB
loading...
Muhamad Ali
A
A
A
Muhamad Ali
Pemerhati Human Capital
SEJAK dua bulan terakhir, aktivitas masyarakat sudah mulai bergerak setelah dua setengah bulan sebelumnya nyaris terkunci rapat di sejumlah daerah. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ternyata juga memberi dampak besar terhadap perekonomian. Maka, dilakukanlah mitigasi dalam bentuk penyesuaian atau adaptasi terhadap kebiasaan baru yang disebut new normal.
Sejak saat itu, kantor-kantor mulai menggeliat dan membuka pintu-pintunya. Para pegawai kantoran, sekalipun belum sepenuhnya bekerja secara normal dalam jumlah dan waktu kerja sebagaimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19, sudah menggeliatkan aktivitas kota-kota yang sebelumnya terlihat lengang. Pusat-pusat perbelanjaan dan pasar modern juga sudah mulai beroperasi kembali, meskipun dalam waktu yang lebih singkat.
Pelan-pelan, kita seperti akan memasuki masa normal baru dengan lebih lancar, sehingga membuat sebagian dari kita, juga ikut melonggarkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Di banyak kota yang sebelumnya diberlakukan pembatasan sosial, mulai terindikasi adanya kenaikan jumlah orang yang terdeteksi positif Covid-19 dibandingkan dengan masa-masa pada saat pemberlakuan PSBB secara ketat. Di Jakarta sendiri, kantor-kantor dan aktivitas bisnis juga seperti menggeliat, sampai kemudian ada yang mengejutkan dari informasi yang beredar melalui media. Apa itu? Meningkatnya jumlah terdeteksi positif Covid-19 di perkantoran dan munculnya klaster-klaster positif Covid-19 yang dipicu oleh pembukaan kembali perkantoran beberapa minggu sebelumnya.
Adanya pegawai di perkantoran lembaga pemerintah atau kementerian yang terdeteksi positif Covid-19, tentu tidak dapat dilepaskan dilema yang harus dihadapi oleh setiap pengelola kantor, antara menjalankan kembali aktivitas atau tetap bertahan sampai pandemi benar-benar berkurang. Dilema ini tentu sangat bisa dipahami karena ketahanan dari setiap entitas bisnis sangat berbeda-beda sehingga mereka tidak punya pilihan yang banyak di tengah ekonomi yang terus melemah. Sementara para pengelola perkantoran di lembaga pemerintahan, sangat terlihat dari kebijakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menjaga kesehatan dan ekonomi dalam porsi yang sama-sama penting.
Pemerhati Human Capital
SEJAK dua bulan terakhir, aktivitas masyarakat sudah mulai bergerak setelah dua setengah bulan sebelumnya nyaris terkunci rapat di sejumlah daerah. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ternyata juga memberi dampak besar terhadap perekonomian. Maka, dilakukanlah mitigasi dalam bentuk penyesuaian atau adaptasi terhadap kebiasaan baru yang disebut new normal.
Sejak saat itu, kantor-kantor mulai menggeliat dan membuka pintu-pintunya. Para pegawai kantoran, sekalipun belum sepenuhnya bekerja secara normal dalam jumlah dan waktu kerja sebagaimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19, sudah menggeliatkan aktivitas kota-kota yang sebelumnya terlihat lengang. Pusat-pusat perbelanjaan dan pasar modern juga sudah mulai beroperasi kembali, meskipun dalam waktu yang lebih singkat.
Pelan-pelan, kita seperti akan memasuki masa normal baru dengan lebih lancar, sehingga membuat sebagian dari kita, juga ikut melonggarkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Di banyak kota yang sebelumnya diberlakukan pembatasan sosial, mulai terindikasi adanya kenaikan jumlah orang yang terdeteksi positif Covid-19 dibandingkan dengan masa-masa pada saat pemberlakuan PSBB secara ketat. Di Jakarta sendiri, kantor-kantor dan aktivitas bisnis juga seperti menggeliat, sampai kemudian ada yang mengejutkan dari informasi yang beredar melalui media. Apa itu? Meningkatnya jumlah terdeteksi positif Covid-19 di perkantoran dan munculnya klaster-klaster positif Covid-19 yang dipicu oleh pembukaan kembali perkantoran beberapa minggu sebelumnya.
Adanya pegawai di perkantoran lembaga pemerintah atau kementerian yang terdeteksi positif Covid-19, tentu tidak dapat dilepaskan dilema yang harus dihadapi oleh setiap pengelola kantor, antara menjalankan kembali aktivitas atau tetap bertahan sampai pandemi benar-benar berkurang. Dilema ini tentu sangat bisa dipahami karena ketahanan dari setiap entitas bisnis sangat berbeda-beda sehingga mereka tidak punya pilihan yang banyak di tengah ekonomi yang terus melemah. Sementara para pengelola perkantoran di lembaga pemerintahan, sangat terlihat dari kebijakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menjaga kesehatan dan ekonomi dalam porsi yang sama-sama penting.
