Sinergitas TNI-Polri Jaga Stabilitas Keamanan Kunci Membangun SDM Unggul

BANDUNG - Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan masyarakat sejahtera sulit diwujudkan tanpa adanya stabilitas keamanan nasional .

Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, berdasarkan data World Bank, saat ini Indonesia menempati posisi ke-87 dari 157 negara dalam Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index) 2018. Di tahun yang sama, Bussiness World juga memaparkan peringkat daya saing SDM Indonesia yang berada di ranking 45 dari 63 negara. Peringkat ini masih kalah dari dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia yang masing-masing berada di peringkat 13 dan 22. (Baca juga: Susaningtyas: Perpres 73/2020 Tak Bertentangan dengan UU Intelijen)

”Pembangunan SDM menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian. Untuk itu, langkah strategis pembangunan SDM unggul sudah selayaknya mendapatkan dukung penuh dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI-Polri,” ujar Nuning sapaan akrab Susaningtyas Kertopati saat memberikan pembekalan kepada Perwira Siswa (Pasis) Seskoau Angkatan Ke-57 dalam Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) Tahun 2020 di Graha Widya Dirgantara, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara (Seskoau) Lembang, Bandung. Selasa (28/07/2020).

Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, ada tiga program utama untuk membangun SDM yang unggul di antaranya, memperkuat layanan dasar dan perlindungan sosial melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kualitas anak, perempuan, dan pemuda, serta tata kelola penduduk. Kedua, meningkatkan produktivitas melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, Iptek-inovasi, dan prestasi olahraga. Sedangkan yang ketiga yakni, pembangunan karakter melalui pendidikan, pemahaman dan pengamalan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan penguatan keluarga. (Baca juga: TNI-Polri Siap Kawal Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju)

”Pembangunan SDM yang unggul dan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud tanpa adanya stabilitas keamanan nasional. Untuk itu, optimalisasi integrasi TNI-Polri bersama komponen bangsa lainnya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional merupakan kunci keberhasilan program pembangunan SDM yang unggul, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Upaya integrasi TNI-Polri, kata Nuning, harus mendapat dukungan dari masyarakat sipil, di tingkat pusat dan daerah. Termasuk regulasi dan peraturan perundang-undangan. Ada tiga tingkatan untuk mengoptimalisasi integrasi TNI-Polri. Pertama, tingkat strategis yakni, membahas turunan produk perundang-undangan pertahanan militer dan nirmiliter untuk memberikan maupun melengkapi peraturan perundang-undangan yang sudah ada, baik itu di TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.

Kedua, tingkat organisasi menyangkut pengembangan koordinasi, kerja sama serta komunikasi antara TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya seperti dengan meningkatkan kembali pemahaman jiwa korsa dan aplikasinya. Sehingga solidaritas yang bersifat fanatisme yang salah dapat ditinggalkan. ”Meningkatkan dan memperbaiki koordinasi inter dan antar institusi. Meningkatkan intensitas latihan bersama dalam menghadapi operasi gabungan untuk bencana alam, Covid-19, ataupun separatism,” ucapnya.

Pada level ini, perlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai representasi organisasi sipil dan koordinator sektor intelijen sangat diperlukan mengingat, intelijen adalah first line of defense dalam kelangsungan hidup suatu negara. ”Untuk itu, penguatan koordinasi antara Intelijen TNI (BAIS), Intelijen Polri (BIK), serta penyelenggara intelijen lainnya seperti kejaksaan, imigrasi dan bea cukai sangat diperlukan untuk mencegah tumbuhnya paham radikalisme, baik dalam dan luar negeri, yang dapat mengganggu program pembangunan nasional,” katanya.

Terakhir adalah, tingkat program yakni, peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan pendidikan di entitas masing-masing. Dengan kapasitas TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya yang semakin baik, maka akan terwujud kemantapan dalam koordinasi dan kerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.