Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Laksamana Yudo Pensiun Akhir Tahun, Pengamat Sebut KSAL Berpotensi Jadi Panglima TNI
loading...
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menunjukkan buku Perang Rusia versus Ukraina saat peluncuran di Perpusnas Jakarta, Selasa (25/7/2023). FOTO/ANTARA/M Risyal Hidayat
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2023. Dalam waktu kurang dari 5 bulan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memilih dan mengangkat perwira tinggi untuk menempati jabatan puncak di struktur TNI tersebut.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer, Anton Aliabbas mengatakan, secara normatif, posisi Panglima TNI akan diisi oleh jenderal TNI AD. Dengan kata lain, apabila pergantian pejabat KSAD dilakukan dalam waktu dekat, maka sosok tersebut berpeluang besar mengisi jabatan Panglima TNI.
"Akan tetapi, jika pergantian pos KSAD dilakukan berbarengan dengan Panglima TNI, maka Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali berpeluang besar menjadi pengganti Yudo Margono," kata Anton kepada wartawan dikutip, Kamis (27/7/2023).
Anton mengatakan, Muhammad Ali lebih punya peluang dibanding Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, karena Fadjar akan pensiun pada April 2024.
Menurut Anton, penunjukkan Ali sebagai kandidat Panglima TNI bukan merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 13 ayat 3 UU No 34/2004 tentang TNI yang menyebutkan, posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian.
"Selain UU TNI tidak mewajibkan presiden menerapkan rotasi secara bergiliran bagi sosok Panglima TNI, pengalaman Jokowi dalam menunjuk sosok yang menduduki jabatan strategis seperti posisi Panglima TNI seringkali di luar pakem yang ada," katanya.
Dengan kata lain, kata Anton, pemilihan Panglima TNI akan bermuara pada keputusan Jokowi, apakah mau mengganti segera KSAD atau tidak.
"Jika Jokowi memutuskan pergantian KSAD dalam waktu dekat, maka Panglima TNI selanjutnya akan berasal dari TNI Angkatan Darat. Sebaliknya, jika pergantian KSAD berlarut maka Panglima TNI mendatang adalah Laksamana Muhammad Ali," katanya.
"Jika itu terjadi, maka artinya Jokowi setidaknya ingin memberikan sinyal bahwa Visi Poros Maritim Dunia masih ada di periode pemerintahan yang kedua," katanya.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer, Anton Aliabbas mengatakan, secara normatif, posisi Panglima TNI akan diisi oleh jenderal TNI AD. Dengan kata lain, apabila pergantian pejabat KSAD dilakukan dalam waktu dekat, maka sosok tersebut berpeluang besar mengisi jabatan Panglima TNI.
"Akan tetapi, jika pergantian pos KSAD dilakukan berbarengan dengan Panglima TNI, maka Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali berpeluang besar menjadi pengganti Yudo Margono," kata Anton kepada wartawan dikutip, Kamis (27/7/2023).
Anton mengatakan, Muhammad Ali lebih punya peluang dibanding Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, karena Fadjar akan pensiun pada April 2024.
Menurut Anton, penunjukkan Ali sebagai kandidat Panglima TNI bukan merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 13 ayat 3 UU No 34/2004 tentang TNI yang menyebutkan, posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian.
"Selain UU TNI tidak mewajibkan presiden menerapkan rotasi secara bergiliran bagi sosok Panglima TNI, pengalaman Jokowi dalam menunjuk sosok yang menduduki jabatan strategis seperti posisi Panglima TNI seringkali di luar pakem yang ada," katanya.
Dengan kata lain, kata Anton, pemilihan Panglima TNI akan bermuara pada keputusan Jokowi, apakah mau mengganti segera KSAD atau tidak.
"Jika Jokowi memutuskan pergantian KSAD dalam waktu dekat, maka Panglima TNI selanjutnya akan berasal dari TNI Angkatan Darat. Sebaliknya, jika pergantian KSAD berlarut maka Panglima TNI mendatang adalah Laksamana Muhammad Ali," katanya.
"Jika itu terjadi, maka artinya Jokowi setidaknya ingin memberikan sinyal bahwa Visi Poros Maritim Dunia masih ada di periode pemerintahan yang kedua," katanya.
(abd)
Explore More