Barikade 98 Kecam Intervensi Asing, Bakal Geruduk Kedubes Amerika Serikat
loading...
Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani mengatakan pihaknya mengecam intervensi negara asing. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani mengatakan pihaknya mengecam intervensi negara asing. Barikade 98 bakal geruduk Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta.
Benny siap melawan sikap International Monetary Fund (IMF), yang terkesan mengintervensi kebijakan hilirisasi yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan, program hilirisasi yang dijalankan Jokowi sudah tepat, karena pelarangan ekspor bahan mentah bertujuan untuk penguatan industri dalam negeri.
"Program hilirisasi yang dijalankan Pak Presiden Jokowi sudah tepat. Kita adalah negara yang mempunyai kedaulatan di bidang ekonomi maupun politik. Tidak boleh ada satu negara pun yang boleh mengganggu kebijakan negara kita, termasuk IMF," tegas Benny merespons maraknya spanduk kecaman terhadap IMF dan Amerika Serikat, Senin (24/7/2023).
Diketahui, ratusan spanduk bertemakan perlawanan terhadap intervensi IMF dan Amerika Serikat (AS) bertebaran di sejumlah titik strategis di Kota Bandung dan Jakarta. "Jangan Atur Kedaulatan Indonesia," bunyi spanduk berwarna merah dan hitam serta terdapat logo Barikade 98.
Namun, Benny belum bisa memastikan, apakah ratusan spanduk itu dipasang oleh anggota Barikade 98. Dia akan menelusuri lebih lanjut tentang banyaknya spanduk yang mengatasnamakan Barikade 98 tersebut.
"Nanti saya cek ke kawan-kawan Barikade 98 di Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta, soal spanduk itu. Kalau melihat isi spanduk, sebagai Ketua Barikade 98, saya sih setuju," kata Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu.
Benny menilai tidak boleh ada negara yang berhak mengatur atau mengintervensi kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, termasuk AS. Sebab, kata dia, hubungan antar negara-negara di dunia didasarkan pada asas persahabatan dan kesetaraan.
"Dalam konteks hubungan internasional, kita harus saling menghormati. Tidak boleh ada penindasan yang dilakukan oleh satu negara kepada negara lain. Kita sudah muak dengan praktik-praktik imperialisme yang kerap dipertontonkan Amerika dan sekutunya," ucap Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini.
Benny siap melawan sikap International Monetary Fund (IMF), yang terkesan mengintervensi kebijakan hilirisasi yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan, program hilirisasi yang dijalankan Jokowi sudah tepat, karena pelarangan ekspor bahan mentah bertujuan untuk penguatan industri dalam negeri.
"Program hilirisasi yang dijalankan Pak Presiden Jokowi sudah tepat. Kita adalah negara yang mempunyai kedaulatan di bidang ekonomi maupun politik. Tidak boleh ada satu negara pun yang boleh mengganggu kebijakan negara kita, termasuk IMF," tegas Benny merespons maraknya spanduk kecaman terhadap IMF dan Amerika Serikat, Senin (24/7/2023).
Diketahui, ratusan spanduk bertemakan perlawanan terhadap intervensi IMF dan Amerika Serikat (AS) bertebaran di sejumlah titik strategis di Kota Bandung dan Jakarta. "Jangan Atur Kedaulatan Indonesia," bunyi spanduk berwarna merah dan hitam serta terdapat logo Barikade 98.
Namun, Benny belum bisa memastikan, apakah ratusan spanduk itu dipasang oleh anggota Barikade 98. Dia akan menelusuri lebih lanjut tentang banyaknya spanduk yang mengatasnamakan Barikade 98 tersebut.
"Nanti saya cek ke kawan-kawan Barikade 98 di Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta, soal spanduk itu. Kalau melihat isi spanduk, sebagai Ketua Barikade 98, saya sih setuju," kata Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu.
Benny menilai tidak boleh ada negara yang berhak mengatur atau mengintervensi kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, termasuk AS. Sebab, kata dia, hubungan antar negara-negara di dunia didasarkan pada asas persahabatan dan kesetaraan.
"Dalam konteks hubungan internasional, kita harus saling menghormati. Tidak boleh ada penindasan yang dilakukan oleh satu negara kepada negara lain. Kita sudah muak dengan praktik-praktik imperialisme yang kerap dipertontonkan Amerika dan sekutunya," ucap Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini.
Explore More