Mendesak untuk Lindungi Perempuan dan Anak, KPAI Apresiasi Kapolri Bentuk Direktorat PPA
loading...
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengapresiasi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, terkait rencana pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Selain itu, juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ia mengaku, KPAI merupakan lembaga yang ingin mengadvokasi terbentuknya Direktorat tersebut. Hal ini karena menjadi kepentingan mendesak, bahwa pelanggaran hak anak, pelanggaran terhadap perempuan luar biasa, tetapi belum memiliki kekuatan secara struktural dalam tubuh Polri.
"Ini tentu kami mengapresiasi dengan Pak Kapolri yang hari ini sudah mulai, bukan wacana lagi menurut saya, sudah mulai masuk pada implementasi gitu, bahkan sudah melibatkan Menpan RB dalam merancang bagaimana postur ke depannya di Direktorat ini tentu saja menjadi harapan yang luar biasa bagi penegakan hukum di Indonesia," kata Maryati, Minggu (23/7/2023).
Selain itu, KPAI disebutnya sepakat dengan digabungkannya bersama TPPO. Karena, nantinya akan menjadi efektif serta menjadi efesiensi.
"Tetapi, tentu dengan dua beban mukhtahir ya, soal pidana terkait PPA. Kemudian TPPO dalam satu Direktorat, mudah-mudahan harapan kami menjadi prioritas bagi penegakan hukum, walaupun dua hal ini sangat berat dua-duanya," ujar Maryati.
Akan tetapi baginya, justru dengan menjadi Direktorat akan menjawab problematika penegakan hukum yang selama ini menjadi sangat penting untuk dilakukan penguatan di level struktural sampai pada Mabes Polri.
Maryati pun mendorong Kapolri agar Direktorat PPA dan TPPO ini nantinya dipimpin oleh seorang Polisi Wanita (Polwan). Meskipun untuk sumber dayanya sendiri disebutnya masih kurang.
"Sehingga kalau saya semangatnya kan harus berbasis gender gitu bukan soal politisasi atau karena saya perempuan. Tapi disatu sisi ini kepentingan sistem kita dalam bernegara," ucap Maryati.
"Sehingga, polisi perempuan ya maupun yang berkarier secara masuk didalam jabatan-jabatan struktural seperti ini kami mendorong perempuan gitu," tambahnya.
Selanjutnya Maryati menyebutkan, terkait dengan data kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2023 berjumlah 1.600. Jumlah tersebut sejak Januari hingga Juni 2023.
Ia mengaku, KPAI merupakan lembaga yang ingin mengadvokasi terbentuknya Direktorat tersebut. Hal ini karena menjadi kepentingan mendesak, bahwa pelanggaran hak anak, pelanggaran terhadap perempuan luar biasa, tetapi belum memiliki kekuatan secara struktural dalam tubuh Polri.
"Ini tentu kami mengapresiasi dengan Pak Kapolri yang hari ini sudah mulai, bukan wacana lagi menurut saya, sudah mulai masuk pada implementasi gitu, bahkan sudah melibatkan Menpan RB dalam merancang bagaimana postur ke depannya di Direktorat ini tentu saja menjadi harapan yang luar biasa bagi penegakan hukum di Indonesia," kata Maryati, Minggu (23/7/2023).
Selain itu, KPAI disebutnya sepakat dengan digabungkannya bersama TPPO. Karena, nantinya akan menjadi efektif serta menjadi efesiensi.
"Tetapi, tentu dengan dua beban mukhtahir ya, soal pidana terkait PPA. Kemudian TPPO dalam satu Direktorat, mudah-mudahan harapan kami menjadi prioritas bagi penegakan hukum, walaupun dua hal ini sangat berat dua-duanya," ujar Maryati.
Akan tetapi baginya, justru dengan menjadi Direktorat akan menjawab problematika penegakan hukum yang selama ini menjadi sangat penting untuk dilakukan penguatan di level struktural sampai pada Mabes Polri.
Maryati pun mendorong Kapolri agar Direktorat PPA dan TPPO ini nantinya dipimpin oleh seorang Polisi Wanita (Polwan). Meskipun untuk sumber dayanya sendiri disebutnya masih kurang.
"Sehingga kalau saya semangatnya kan harus berbasis gender gitu bukan soal politisasi atau karena saya perempuan. Tapi disatu sisi ini kepentingan sistem kita dalam bernegara," ucap Maryati.
"Sehingga, polisi perempuan ya maupun yang berkarier secara masuk didalam jabatan-jabatan struktural seperti ini kami mendorong perempuan gitu," tambahnya.
Selanjutnya Maryati menyebutkan, terkait dengan data kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2023 berjumlah 1.600. Jumlah tersebut sejak Januari hingga Juni 2023.
Explore More