Aktivis JARI 98 Sebut Polisi RW Bukan Alat Politik Pemilu 2024

JAKARTA - Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98 menilai Polisi RW tidak akan menjadi alat politik pada Pemilu 2024. Keberadaannya bisa mendeteksi dini persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Ketua Presidium JARI 98 Willy Prakarsa menyebut Polisi RW merupakan Polri Presisi di era milenial dengan kemasan lebih humanis, dekat, dan melekat kepada masyarakat.

"Polisi RW lebih dekat rakyat. Polisi RW itu memelihara ketertiban dan deteksi dini. Jadi sesat berpikir jika ada yang menuding Polisi RW jadi alat politik Pemilu 2024," kata Willy dalam diskusi publik JARI 98 bertema Polisi RW Jaga Pemilu Damai, Selasa (18/7/2023).



Menurutnya, Polisi RW tidak terkait politik, justru keberadaannya untuk mengecilkan persoalan besar dan menghentikan masalah kecil. Sebab, Polisi RW memprioritaskan pada aspek keamanan.

Sekjen JARI 98 Arwandi menambahkan, kehadiran Polisi RW di tengah masyarakat menjadi pengayom, pendidik, dan jembatan komunikasi untuk menciptakan situasi kondusif. Keberadaan Polisi RW adalah bentuk konkret mendekteksi segala bentuk ancaman dan gangguan di masyarakat seperti terorisme, peredaran narkoba, hingga memburu para koruptor.

"Polisi RW juga melakukan pendekatan, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimama mengedepankan keamanan dan ketertiban terutama dalam turut serta bersama-sama menciptakan pemilu damai," katanya.

Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas menegaskan, dalam menciptakan pemilu damai perlu keterlibatan di luar unsur TNI-Polri. Semua elemen, termasuk aktor politik harus memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan pemilu damai. Kepolisian, TNI, ASN, penyelenggara pemilu juga harus netral supaya tidak mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat.



"Hoaks kemudian SARA karena bagaimana pun juga isu agama itu yang sangat riskan untuk membuat konflik di masyarakat," katanya.