Ditjen Bina Pemdes Cek Kesiapan Program Penguatan Pemerintahan Desa di Seluruh Daerah

JAKARTA - Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa supaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah akan menjalankan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasertyanto Purnomo Putro mengatakan, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan sinergitas antara pusat, daerah, dan desa.

"Maka untuk menindaklanjuti hal ini semua direktur, sekretaris, disebar ke seluruh provinsi untuk didatangi, untuk kesiapan RMC (Regional Management Consultant), pemda, meliputi berbagai hal keunikan maupun adat," katanya di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Terkait hal ini, Kemendagri pun melakukan pertemuan dengan Regional Management Consultant (RMC) Provinsi Jambi di Jakarta. Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK, dan Posyandu, Tubagus Chaerul Dwi Sapta mendorong peran RMC sebagai bagian dari Ditjen Bina Pemdes di daerah untuk melakukan koordinasi kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten terkait pelaksanaan P3PD.

Chaerul yang juga selaku Sekretaris Central Project Management Unit ( CPMU) P3PD menegaskan tindaklanjut setelah Rakornas Kick Off P3PD, RMC harus sudah mulai bekerja untuk memperkuat peran pemerintahan desa.

Chaerul mendorong RMC Jambi untuk aktif mengidentifikasi isu strategis terkait kebutuhan peningkatan kapasitas pemerintahan desa di Jambi.


"Menindaklanjuti pasca Rakornas 11 Juli, RMC harus melakukan identifikasi kebutuhan akan peningkatan kapasitas pemerintahan desa di Jambi," kata Chaerul.

Chaerul juga meminta untuk RMC agar segera membuat rencana kegiatan pelatihan hingga mendata lokasi fokus untuk penguatan pemerintahan desa. Ia juga meminta RMC memberikan laporan rutin tentang progres pekerjaan.

"Key Performance Indikator (KPI) P3PD harus dipenuhi oleh RMC dan dikerjakan sebaik mungkin. Saya berharap RMC Jambi mampu menjadi jembatan yang baik dengan pemerintah provinsi hingga ke desa," ujar Chaerul.