Jokowi 17 Kali Kunjungi Papua, Billy Mambrasar: Presiden Punya Visi Besar

JAKARTA - 17 kali kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Tanah Papua merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat di sana. Hal ini dikatakan oleh Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi, Billy Mambrasar.

Menurutnya, setiap kali kunjungan Presiden Jokowi ke Papua pasti ribuan orang memadati pinggir jalan yang akan dilalui dengan membawa spanduk dan poster.

"Sebagai Staf Khusus Presiden RI yang mendampingi beliau kerja selama empat tahun ini, saya tidak melihat sedikit pun surut antusiasme masyarakat menyambut kedatangannya (Presiden Jokowi)," kata Billy dalam keterangannya, Jumat (14/7/2023).

"Presiden juga tampak tidak lelah setelah sebelumnya mengadakan kunjungan kerja di dua negara tetangga Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua, yakni Australia dan Papua New Guinea' sambung Billy yang merupakan Staf Khusus Presiden dari kalangan milenial ini.



Menurut Billy, seperti pada kunjungan pada 5-7 Juli 2023, mulai dari peresmian infrastruktur Bandara di Kabupaten Asmat, panen raya jagung di Kabupaten Keerom, inspeksi mendadak (sidak) kondisi pasar di Kabupaten Jayapura dan membuka gelaran karnaval anak muda Papua yang memamerkan bakat dan kemajuan SDM Tanah Papua utamanya di sektor ekonomi kreatif.

Ia lalu menjelaskan empat arahan Presiden Jokowi terkait strategi dan visi besar dalam membangun Tanah Papua. Pertama, urainya, percepatan pembangunan infrastruktur.

"Sesuai dengan visi Presiden Jokowi bahwa percepatan pembangunan infrastruktur akan mempermudah alur barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat, mengurangi biaya dan meningkatkan perputaran uang," jelasnya.

Kedua, kata Billy, yang merupakan putra asli Papua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan perbaikan kesehatan, sehingga Presiden memerintahkan agar ada akselerasi sektor pendidikan.

Utamanya kata dia, menambah formasi guru di Papua, percepatan pembangunan sekolah di daerah terisolir agar anak-anak Papua dapat mengakses pendidikan, alokasi anggaran otonomi khusus (otsus) agar diutamakan pada peningkatan kualitas pendidikan, khususnya untuk orang asli Papua.