Ketua MPR Minta Kemendikbud Instrospeksi Diri
Senin, 27 Juli 2020 - 19:35 WIB
loading...
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kemendikbud melakukan instrospeksi diri menyusul mundurnya Muhammadiyah, NU dan PGRI dari Program Organisasi Penggerak (POP). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah permasalahan dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang membuat sejumlah organisasi mundur dari program itu menyita perhatian banyak pihak. Tak terkecuali, Ketua MPR Bambang Soesatyo.
"Mendorong Kemendikbud untuk memahami alasan mundurnya organisasi besar yang bergerak di dunia pendidikan tersebut, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan PGRI, serta segera melakukan introspeksi terhadap putusan Kemendikbud guna meninjau kembali keputusan pemberian dana program POP kepada lembaga filantropis," ujar Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2020). (Baca juga: Muhammadiyah dan NU Mundur dari Program Kemendikbud, Nadiem Harus Jelaskan)
Selain itu, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mendorong Kemendikbud bersama DPR agar terlebih dahulu menetapkan anggaran, sasaran, dan juga target POP secara jelas dan sistematis. "Sehingga seluruh tahapan program dapat berjalan proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk pelatihan dan peningkatan kualiatas guru," ujar politikus Partai Golkar ini. (Baca juga: DPR Anggap Kebijakan Menteri Nadiem Soal POP Bikin Gaduh di Tengah Pandemi)
Kemudian, Bamsoet mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud dapat mengkaji ulang POP. "Dan mengedepankan transparansi dalam memilih lembaga dan perusahaan yang terlibat dalam POP," katanya.
Adapun alasan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan PGRI mundur dari POP itu karena merasa tidak cocok dengan program buatan Nadiem Makarim itu. PGRI bahkan menilai kriteria pemilihan dan penetap POP tidak jelas.
"Mendorong Kemendikbud untuk memahami alasan mundurnya organisasi besar yang bergerak di dunia pendidikan tersebut, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan PGRI, serta segera melakukan introspeksi terhadap putusan Kemendikbud guna meninjau kembali keputusan pemberian dana program POP kepada lembaga filantropis," ujar Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2020). (Baca juga: Muhammadiyah dan NU Mundur dari Program Kemendikbud, Nadiem Harus Jelaskan)
Selain itu, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mendorong Kemendikbud bersama DPR agar terlebih dahulu menetapkan anggaran, sasaran, dan juga target POP secara jelas dan sistematis. "Sehingga seluruh tahapan program dapat berjalan proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk pelatihan dan peningkatan kualiatas guru," ujar politikus Partai Golkar ini. (Baca juga: DPR Anggap Kebijakan Menteri Nadiem Soal POP Bikin Gaduh di Tengah Pandemi)
Kemudian, Bamsoet mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud dapat mengkaji ulang POP. "Dan mengedepankan transparansi dalam memilih lembaga dan perusahaan yang terlibat dalam POP," katanya.
Adapun alasan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan PGRI mundur dari POP itu karena merasa tidak cocok dengan program buatan Nadiem Makarim itu. PGRI bahkan menilai kriteria pemilihan dan penetap POP tidak jelas.
(cip)
Lihat Juga :
