DPD Akui Praktik Pungli di Birokrasi Sudah Berlangsung Lama

JAKARTA - Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menyatakan, pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat penting, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat bawah.

"Perlu disadari, praktik pungli sudah berlangsung lama, berurat, berakar dalam tubuh birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Farouk melalui siaran pers, Minggu (23/10/2016).

"Harus ada pendekatan yang komprehensif dalam menangani “puncak gunung es” ini. Pembenahan sistem di satu sisi dan memberikan kesadaran kepada masyarakat, di sisi yang lain," imbuhnya.

Menurut senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, maraknya pungli yang melibatkan pejabat dalam pembuatan keputusan, harus segera dihentikan. Karena itu, diakuinya untuk memberantas pungli, perlu contoh dari para pimpinan.

"Keteladanan pimpinan atau atasan, motivasi dan sugesti positif kepada pegawai secara kontinu, serta penguatan ruhiyah melalui pendalaman (deepening) nilai-nilai agama, spiritual," ungkapnya.

"Sebagai bagian dari pengembangan sistem integritas di tempat kerja, sangat baik untuk ditingkatkan. Hingga berdampak pada terbentuknya karakter dan budaya kerja (corporate culture) yang zero tollerance to pungli," tandasnya.