KPK Soroti Praktik Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian dan Lembaga
Senin, 10 Juli 2023 - 20:33 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Pahala Nainggolan, e-katalog Kementeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang dijalankan. Untuk e-katalog nasional dari 50.000-an barang tayang, sekarang dipermudah dengan 5 juta lebih barang tayang.
"Jadi sekarang semua serba online. Termasuk sekarang kalau di pemerintahan saat kita rapat, kue rapat dibeli online dan e-payment, bayarnya nggak pakai duit. Nah itu upaya yang kita lakukan untuk merespons angka ini," katanya.
Baca juga: PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan
Berdasarkan SPI, satu dari empat pegawai bilang resiko jual-beli jabatan masih ada. "Apa iya semuanya begitu? Beda-beda, kalau pegawai PPPK atau pegawai rendah itu pemerasan judulnya, kalau yang pejabat tinggi itu namanya menyuap. Jadi yang mau kita bilang, baik pengadaan barang maupun promosi jabatan sama selalu ada potensi korupsi," katanya.
KPK lantas mengajak masyarakat berani mengisi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang telah disediakan KPK. Dengan berani mengisi SPI, maka berarti mengambil bagian secara aktif dalam upaya perbaikan pencegahan korupsi yang selama ini belum maksimal.
"Survei ini memang bersifat voluntir artinya tidak ada kewajiban. Tetapi kami mengajak masyarakat, kalau Anda ingin berkontribusi untuk pemberantasan korupsi Indonesia, ingin dapat WA dari KPK, maka SPI harus diisi. Ini kontribusi yang paling real," kata Pahal Nainggolan.
"Jadi sekarang semua serba online. Termasuk sekarang kalau di pemerintahan saat kita rapat, kue rapat dibeli online dan e-payment, bayarnya nggak pakai duit. Nah itu upaya yang kita lakukan untuk merespons angka ini," katanya.
Baca juga: PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan
Berdasarkan SPI, satu dari empat pegawai bilang resiko jual-beli jabatan masih ada. "Apa iya semuanya begitu? Beda-beda, kalau pegawai PPPK atau pegawai rendah itu pemerasan judulnya, kalau yang pejabat tinggi itu namanya menyuap. Jadi yang mau kita bilang, baik pengadaan barang maupun promosi jabatan sama selalu ada potensi korupsi," katanya.
KPK lantas mengajak masyarakat berani mengisi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang telah disediakan KPK. Dengan berani mengisi SPI, maka berarti mengambil bagian secara aktif dalam upaya perbaikan pencegahan korupsi yang selama ini belum maksimal.
"Survei ini memang bersifat voluntir artinya tidak ada kewajiban. Tetapi kami mengajak masyarakat, kalau Anda ingin berkontribusi untuk pemberantasan korupsi Indonesia, ingin dapat WA dari KPK, maka SPI harus diisi. Ini kontribusi yang paling real," kata Pahal Nainggolan.
Lihat Juga :
