Pilpres 2024, TNI-Polri dan ASN Diharapkan Netral
Jum'at, 07 Juli 2023 - 06:19 WIB
loading...
Ketua Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri (FP3) Letjen TNI (Purn) Ediwan Prabowo mengimbau juniornya yang masih aktif untuk netral di Pilpres 2024. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri (FP3) Letjen TNI (Purn) Ediwan Prabowo mengimbau juniornya yang masih aktif, untuk bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 . Tak hanya perwira TNI-Polri, Ia juga meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pejabat negara dan pemerintahan menjaga netralitas.
Hal itu disampaikan usai deklarasi pengusungan Bacapres Anies Baswedan di sebuah hotel kawasan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juli 2023.
"FP3 mengimbau dan mengingatkan kepada anggota TNI-Polri aktif, ASN serta Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan untuk benar-benar bersikap netral dan menjadi contoh netralitasnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Ediwan dalam sambutannya.
Baca juga: Peringatan Bawaslu jika ASN Tak Netral di Pemilu 2024
FP3 yang diketuai eks Sekjen Menteri Pertahanan (Menhan) itu secara resmi, mengusung Anies Baswedan sebagai Capres di 2024.
"Menjelang Pemilu 2024, sebanyak 170-an Purnawirawan Perwira Tinggi TNI- Polri yang tergabung dalam Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri Untuk Perubahan (FP3) mendukung ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (Nasdem, Demokrat, PKS) dan sekaligus mengusung Anies Baswedan sebagai Capres Perubahan," ucapnya.
Ediwan juga meminta tiga partai pengusung Anies Baswedan yang tergabung dalam Koalisi Perubahan agar segera membuat sekretariat bersama. Selain itu, Ia mendorong Anies segera mengumumkan cawapres pendamping.
"FP3 berharap tiga partai yang tergabung dalam KPP bisa segera membentuk sekretariat bersama Anies Baswedan bisa segera mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya," ujarnya.
Lebih lanjut, Ediwan membeberkan alasan mendukung Bacapres Anies Baswedan yang dilandasi kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Dukungan ini dilandasi atas keprihatinan atas kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini yang belum mencerminkan keadaan seperti diharapkan. Di mana praktik hukum dan pengelolaan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat dan merugikan negara, serta kekhawatiran kuat terjadinya perpecahan serius antar anak bangsa," tuturnya.
Hal itu disampaikan usai deklarasi pengusungan Bacapres Anies Baswedan di sebuah hotel kawasan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juli 2023.
"FP3 mengimbau dan mengingatkan kepada anggota TNI-Polri aktif, ASN serta Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan untuk benar-benar bersikap netral dan menjadi contoh netralitasnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Ediwan dalam sambutannya.
Baca juga: Peringatan Bawaslu jika ASN Tak Netral di Pemilu 2024
FP3 yang diketuai eks Sekjen Menteri Pertahanan (Menhan) itu secara resmi, mengusung Anies Baswedan sebagai Capres di 2024.
"Menjelang Pemilu 2024, sebanyak 170-an Purnawirawan Perwira Tinggi TNI- Polri yang tergabung dalam Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri Untuk Perubahan (FP3) mendukung ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (Nasdem, Demokrat, PKS) dan sekaligus mengusung Anies Baswedan sebagai Capres Perubahan," ucapnya.
Ediwan juga meminta tiga partai pengusung Anies Baswedan yang tergabung dalam Koalisi Perubahan agar segera membuat sekretariat bersama. Selain itu, Ia mendorong Anies segera mengumumkan cawapres pendamping.
"FP3 berharap tiga partai yang tergabung dalam KPP bisa segera membentuk sekretariat bersama Anies Baswedan bisa segera mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya," ujarnya.
Lebih lanjut, Ediwan membeberkan alasan mendukung Bacapres Anies Baswedan yang dilandasi kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Dukungan ini dilandasi atas keprihatinan atas kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini yang belum mencerminkan keadaan seperti diharapkan. Di mana praktik hukum dan pengelolaan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat dan merugikan negara, serta kekhawatiran kuat terjadinya perpecahan serius antar anak bangsa," tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :
