Pilpres 2024, TNI-Polri dan ASN Diharapkan Netral
Jum'at, 07 Juli 2023 - 06:19 WIB
loading...
A
A
A
"Menjelang Pemilu 2024, sebanyak 170-an Purnawirawan Perwira Tinggi TNI- Polri yang tergabung dalam Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri Untuk Perubahan (FP3) mendukung ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (Nasdem, Demokrat, PKS) dan sekaligus mengusung Anies Baswedan sebagai Capres Perubahan," ucapnya.
Ediwan juga meminta tiga partai pengusung Anies Baswedan yang tergabung dalam Koalisi Perubahan agar segera membuat sekretariat bersama. Selain itu, Ia mendorong Anies segera mengumumkan cawapres pendamping.
"FP3 berharap tiga partai yang tergabung dalam KPP bisa segera membentuk sekretariat bersama Anies Baswedan bisa segera mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya," ujarnya.
Lebih lanjut, Ediwan membeberkan alasan mendukung Bacapres Anies Baswedan yang dilandasi kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Dukungan ini dilandasi atas keprihatinan atas kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini yang belum mencerminkan keadaan seperti diharapkan. Di mana praktik hukum dan pengelolaan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat dan merugikan negara, serta kekhawatiran kuat terjadinya perpecahan serius antar anak bangsa," tuturnya.
Ediwan juga meminta tiga partai pengusung Anies Baswedan yang tergabung dalam Koalisi Perubahan agar segera membuat sekretariat bersama. Selain itu, Ia mendorong Anies segera mengumumkan cawapres pendamping.
"FP3 berharap tiga partai yang tergabung dalam KPP bisa segera membentuk sekretariat bersama Anies Baswedan bisa segera mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya," ujarnya.
Lebih lanjut, Ediwan membeberkan alasan mendukung Bacapres Anies Baswedan yang dilandasi kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Dukungan ini dilandasi atas keprihatinan atas kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini yang belum mencerminkan keadaan seperti diharapkan. Di mana praktik hukum dan pengelolaan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat dan merugikan negara, serta kekhawatiran kuat terjadinya perpecahan serius antar anak bangsa," tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :
