Mengawal 6 Arahan Presiden di Tahun Politik

Dr. Rasminto
Koordinator Bidang Perekonomian DPP KNPI dan Direktur Eksekutif Human Studies Institute

SEBAGAI seorang pemimpin negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengemban tanggung jawab besar dalam memimpin dan mengarahkan negara selama 2 periode ini. Namun, penting bagi kita untuk melihat secara objektif atas enam poin arahan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Keenam poin arahan Presiden tersebut, yakni fokus dan waspada terhadap krisis, antisipasi dan proyeksi pendapatan negara, pengelolaan penerimaan negara sebaik mungkin, maksimalkan realisasi APBN/APBD, antisipasi kemarau panjang, dan stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024.

Pada arahan poin pertama, perlu diapresiasi bahwa persaingan politik dapat mendorong pengembangan program-program pemerintah yang lebih baik. Persaingan ini mendorong para pemimpin politik agar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menciptakan solusi inovatif dalam memenuhi tantangan yang dihadapi negara.

Dalam konteks ini, persaingan politik menjadi sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan program-program pemerintah agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Namun, penting juga untuk diakui bahwa terlalu banyak persaingan politik dapat menghambat implementasi program-program pemerintah.

Ketika partai politik terlalu fokus pada persaingan dan pertarungan politik, risiko adanya penundaan atau penghentian program pemerintah menjadi lebih besar. Hal ini dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan program-program tersebut dengan segera.

Oleh karena itu, perlu kesadaran dan kerja sama antara partai politik untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas persaingan politik sehingga program-program pemerintah dapat diimplementasikan dengan lancar dan bermanfaat signifikan bagi semua warga negara.

Arahan Presiden Jokowi yang kedua, mengimbau jajaran kabinet mengantisipasi dan memproyeksikan situasi yang berkembang dengan matang sehingga pendapatan negara tidak terganggu. Pesan ini mencerminkan kebijakan yang bijaksana dan perhatian pemerintah terhadap stabilitas keuangan negara.

Dengan melakukan antisipasi dan proyeksi yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga pendapatan negara berjalan lancar. Namun, keberhasilan dalam mengantisipasi dan memproyeksikan pendapatan negara tidaklah mudah.

Ada berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pendapatan negara, seperti fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan internasional, atau peristiwa tak terduga. Oleh karena itu, jajaran pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap metode antisipasi dan proyeksi yang digunakan guna memastikan efektivitasnya dalam menjaga pendapatan negara sesuai target.

Pada arahan poin ketiga, ini menunjukkan adanya kebijakan yang sangat baik dalam menjaga inflasi di daerah. Upaya untuk menjaga inflasi yang rendah menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memiliki fokus yang tepat dengan menekankan pentingnya mencapai target investasi. Dengan mencapai target investasi, dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

Namun, menjaga inflasi di daerah dan mencapai target investasi bukanlah tugas mudah. Masih ada tantangan dan kendala yang perlu dihadapi. Misalnya, fluktuasi harga komoditas atau kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi inflasi.

Selain itu, memastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran melalui sistem yang efisien dan transparan sehingga distribusinya tepat sasaran. Menjaga stabilitas moneter dan sektor perbankan juga membutuhkan kerja keras dan pengawasan yang ketat untuk mencegah risiko yang mungkin timbul.

Poin keempat arahan Presiden Jokowi, memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD 2023, juga merupakan langkah positif. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan dana publik digunakan secara efisien dan efektif.

Dengan memaksimalkan realisasi belanja, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Namun, ada berbagai tantangan yang dapat memengaruhi pencapaian target tersebut.

Misalnya, birokrasi yang lambat, kompleksnya koordinasi antarlembaga, atau perubahan kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan program. Pengawasan yang ketat dan transparansi yang tinggi juga perlu diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan dana publik.

Oleh karena itu, perlu upaya yang terus-menerus dalam memperbaiki sistem pelaksanaan anggaran dan memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk seluruh K/L dan pemerintah daerah mengoptimalkan peran-peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan realisasi belanja pembangunan.

Lalu, terkait arahan mengantisipasi kemarau panjang akibat El Nino, menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meminta agar pasokan air ke bendungan dan embung dikelola dengan baik, Presiden menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan air yang penting untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, meminta agar risiko kebakaran hutan dan lahan diantisipasi menunjukkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan upaya pencegahan bencana alam. Namun, antisipasi dan penanganan kemarau panjang dan kebakaran hutan dan lahan bukanlah tugas mudah. Faktor-faktor seperti perubahan iklim yang tidak terduga atau keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi efektivitas upaya antisipasi.

Oleh karena itu, selain mengeluarkan perintah, penting juga bagi pemerintah dan jajaran untuk memastikan bahwa sumber daya yang cukup dialokasikan untuk menjaga pasokan air dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Pun diperlukan koordinasi yang baik antarlembaga dan penerapan kebijakan yang komprehensif dalam menghadapi tantangan ini.

Pada arahan terakhir, stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024, menunjukkan komitmen kuat Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Memastikan pemilu berjalan dengan baik adalah langkah penting dalam membangun sistem politik yang inklusif dan transparan.

Dengan mengawal penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, Presiden menunjukkan kepedulian terhadap keadilan dan rekonsiliasi. Langkah ini merupakan langkah positif menuju rekonsiliasi nasional dan penegakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Namun, menjalankan pemilu dengan baik dan menyelesaikan nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan tugas yang kompleks dan penuh tantangan. Dalam menjalankan pemilu, diperlukan upaya yang kuat untuk memastikan transparansi, keadilan, dan partisipasi yang adil bagi semua pemilih.

Penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu juga memerlukan kerja keras dan kesepakatan yang luas untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan korban mendapatkan rekompensasi yang layak. Perlu adanya pengawasan yang ketat dan mekanisme yang efektif dalam menghadapi tantangan ini.