MPR Sebut Perlu Intervensi Kebijakan Pemerintah Cegah Diabetes Anak
Kamis, 06 Juli 2023 - 08:26 WIB
loading...
A
A
A
Mulianah mengungkapkan berdasarkan rekomendasi WHO batasan konsumsi gula yang disarankan adalah 5-10% dari total asupan energi per orang per hari.
Diakuinya saat ini di Indonesia akses makanan sehat belum terjangkau oleh masyarakat, baik dari sisi literasi maupun dari sisi daya beli. "Konsumen belum sepenuhnya memahami informasi pada label makanan dan harga apel belum terjangkau masyarakat luas," ujarnya.
Founder & Chief Executive Officer CISDI, Diah Satyani Saminarsih menilai kondisi DM di Tanah Air dapat dikritisi melalui tiga hal yaitu data, kebijakan secara umum dan masyarakat yang terdampak.
Saat ini, ujar Diah, Indonesia tidak kekurangan data tentang DM. Bila masyarakat punya literasi tentang DM yang baik melalui sosialisasi yang masif pasti bisa diatasi.
"Kebijakan kesehatan dengan menerapkan layanan kesehatan primer melakukan skrining, dalam upaya pencegahan DM harus melakukan sejumlah upaya transformasi dulu," paparnya.
Baca juga: Perlu Kebijakan Antisipatif Sikapi Perkembangan Kecerdasan Buatan
Karena, tegas Diah, kebijakan di sektor kesehatan juga harus sejalan dengan kebijakan di sektor lain. Terkait tingginya prevalensi DM, karena terjadi penerapan kebijakan yang bertolak belakang antara kebijakan kesehatan dan kebijakan perdagangan dan industri. "Penegakan hukum terhadap food labeling harus konsisten, untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat," katanya.
Diakuinya saat ini di Indonesia akses makanan sehat belum terjangkau oleh masyarakat, baik dari sisi literasi maupun dari sisi daya beli. "Konsumen belum sepenuhnya memahami informasi pada label makanan dan harga apel belum terjangkau masyarakat luas," ujarnya.
Founder & Chief Executive Officer CISDI, Diah Satyani Saminarsih menilai kondisi DM di Tanah Air dapat dikritisi melalui tiga hal yaitu data, kebijakan secara umum dan masyarakat yang terdampak.
Saat ini, ujar Diah, Indonesia tidak kekurangan data tentang DM. Bila masyarakat punya literasi tentang DM yang baik melalui sosialisasi yang masif pasti bisa diatasi.
"Kebijakan kesehatan dengan menerapkan layanan kesehatan primer melakukan skrining, dalam upaya pencegahan DM harus melakukan sejumlah upaya transformasi dulu," paparnya.
Baca juga: Perlu Kebijakan Antisipatif Sikapi Perkembangan Kecerdasan Buatan
Karena, tegas Diah, kebijakan di sektor kesehatan juga harus sejalan dengan kebijakan di sektor lain. Terkait tingginya prevalensi DM, karena terjadi penerapan kebijakan yang bertolak belakang antara kebijakan kesehatan dan kebijakan perdagangan dan industri. "Penegakan hukum terhadap food labeling harus konsisten, untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat," katanya.
(kri)
Lihat Juga :
