Jokowi Akan Pimpin Dimulainya Penyelesaian Kasus HAM Berat

Jum'at, 23 Juni 2023 - 16:36 WIB
loading...
Jokowi Akan Pimpin Dimulainya...
Seperti dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD, Presiden Jokowi yang akan memimpin kick off atau dimulainya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Foto/MNC Media
A A A
JAKARTA - Pemerintah serius untuk menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia ( HAM ) berat. Hal ini dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Keseriusan tersebut diungkapkan Mahfud MD direalisasikan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memimpin kick off atau dimulainya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat . Ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM).

"Tentang rencana kick off atau dimulainya implementasi rekomendasi Tim PPHAM berat masa lalu, yang akan dilakukan di Aceh oleh Presiden pada 27 juni 2023," kata Mahfud MD saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (23/6/2023).

"Alasan dilakukannya kick off PPHAM ini, Tim PPHAM berat telah menyerahkan rekomendasi kepada Presiden pada 11 januari 2023, dan pada waktu itu setelah menerima laporan Presiden membuat pernyataan penegasan resmi," sambungnya.

Baca juga: Mahfud Sebut Penentuan Kasus Pelanggaran HAM Berat Ranah Komnas HAM

Berdasarkan 11 rekomendasi Tim PPHAM itu lah, pemerintah berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat untuk masa yang datang, dan berjanji untuk memulihkan hak-hak para korban.

"Pemulihan hak para korban itu dimulai atau kick off oleh presiden pada hari Selasa tanggal 27 juni 2023 akan dilangsungkan di Romah Gedoung Kabupaten Pidi Aceh. Bersamaan juga mulai dilakukan pemulihan HAM pada wilayah lain dari 12 yang direkomendasikan oleh Komnas HAM," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Bukan Kebebasan Berpendapat,...
Bukan Kebebasan Berpendapat, Pigai: Pernyataan Amien Rais Diduga Pelanggaran HAM
Komnas HAM: Serangan...
Komnas HAM: Serangan Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Terkoordinasi
DPR Sahkan RUU Perlindungan...
DPR Sahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Jadi UU
Kasus Penyiraman Air...
Kasus Penyiraman Air Keras oleh Aparat Merupakan Pelanggaran HAM
Tak Hanya Mantan Presiden...
Tak Hanya Mantan Presiden dan Wapres, Prabowo Juga Undang Ketum Parpol hingga Eks Menlu
Pigai dan Uceng Saling...
Pigai dan Uceng Saling Serang, Akankah Tantangan Debat Panas Terealisasi?
Laporan AS Ungkap Represi...
Laporan AS Ungkap Represi China dari Dalam Negeri hingga Luar Perbatasan
China Dakwa Jurnalis...
China Dakwa Jurnalis Du Bin dengan Tuduhan Provokasi
Aksi Kamisan Soroti...
Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran
Rekomendasi
Korban Jiwa Militer...
Korban Jiwa Militer AS Berjatuhan, Trump: Iran Akan Bayar Berkali-kali Lipat!
Harga Minyak Mendidih...
Harga Minyak Mendidih 1% saat Houthi Blokade Arab Saudi, Bakal Tembus USD100 per Barel?
Pakar Ungkap Kenapa...
Pakar Ungkap Kenapa William dan Kate Makin Romantis di Depan Publik
Berita Terkini
Polda Metro Mulai Selidiki...
Polda Metro Mulai Selidiki Laporan PWI Terhadap Hotman Paris soal Ucapan Lu Punya Otak Gak? ke Wartawan
57% Generasi Produktif...
57% Generasi Produktif di Pemilu 2029, Perindo Dorong Sinergi KPU dan Partai Perkuat Pendidikan Pemilih
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
KPK Masih Periksa 8...
KPK Masih Periksa 8 Orang Terkait OTT Lombok Barat: Bupati, Kepala Dinas, hingga Sopir
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Infografis
7 Fakta Kasus Hogi Minaya:...
7 Fakta Kasus Hogi Minaya: Suami Bela Istri, Berujung Tersangka
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved