Pemerintah Perlu Gaungkan Narasi Positif untuk Imbangi Isu People Power
Kamis, 22 Juni 2023 - 21:01 WIB
loading...
Pakar Komunikasi Politik UPH Emrus Sihombing. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Istilah people power makin sering digaungkan oleh oposisi pemerintah menjelang Pemilu 2024. Pemerintah dinilai perlu menggaungkan narasi sebaliknya untuk mengimbangi gerakan tersebut.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menjelaskan, istilah people power yang dipahami di beberapa negara berarti menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena bersifat tidak konstruktif, gerakan people power bisa menimbulkan dampak jatuhnya korban jiwa.
"Seandainya ada kekurangan pemerintah, apa salahnya dikritik, didemo, atau diajak berdialog yang berbasis fakta, data, dan bukti. Tidak serta-merta melakukan people power dalam pengertian menggulingkan kekuasaan, karena konsekuensinya itu tidak baik dan berpotensi menabrak konstitusi," kata Emrus menanggapi adanya pertemuan bertajuk Rakyat Bertanya, Kapan People Power? di Kota Solo, Kamis (22/6/2023).
Baca juga: Kembali Ulas People Power, Amien Rais Bicara soal Buzzer
Ketidakpuasan kelompok terhadap pemerintah selalu dibarengi dengan narasi bahwa pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal dalam menyejahterakan rakyatnya. Menghadapi gerakan ini diperlukan narasi antitesisnya, yaitu seruan untuk mendukung pemerintah karena masyarakatnya bahagia, sejahtera, nyaman, dan tetap dalam kebhinekaan di bawah kepemimpinan presiden saat ini.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menjelaskan, istilah people power yang dipahami di beberapa negara berarti menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena bersifat tidak konstruktif, gerakan people power bisa menimbulkan dampak jatuhnya korban jiwa.
"Seandainya ada kekurangan pemerintah, apa salahnya dikritik, didemo, atau diajak berdialog yang berbasis fakta, data, dan bukti. Tidak serta-merta melakukan people power dalam pengertian menggulingkan kekuasaan, karena konsekuensinya itu tidak baik dan berpotensi menabrak konstitusi," kata Emrus menanggapi adanya pertemuan bertajuk Rakyat Bertanya, Kapan People Power? di Kota Solo, Kamis (22/6/2023).
Baca juga: Kembali Ulas People Power, Amien Rais Bicara soal Buzzer
Ketidakpuasan kelompok terhadap pemerintah selalu dibarengi dengan narasi bahwa pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal dalam menyejahterakan rakyatnya. Menghadapi gerakan ini diperlukan narasi antitesisnya, yaitu seruan untuk mendukung pemerintah karena masyarakatnya bahagia, sejahtera, nyaman, dan tetap dalam kebhinekaan di bawah kepemimpinan presiden saat ini.
Lihat Juga :
