RI Cabut Bebas Visa 159 Negara, Yerry Tawalujan: Upaya Perketat Pariwisata
Kamis, 22 Juni 2023 - 16:10 WIB
loading...
Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Partai Perindo Yerry Tawalujan mendukung penghapusan bebas visa RI untuk 159 negara. Foto/Dok MPI/Danandaya
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Partai Perindo Yerry Tawalujan mendukung penghapusan bebas visa RI untuk 159 negara. Dia menilai kebijakan itu merupakan langkah untuk mengurangi wisatawan mancanegara (wisman) menengah ke bawah dan meningkatkan wisman menengah ke atas.
"Dengan banyaknya wisman yang berulah di Bali, baik wisman yang kerja serabutan, membuat onar, sampai wisman yang menggembel, maka sudah saatnya pariwisata Indonesia dan Bali khususnya mulai diperketat," kata Yerry, Kamis (22/6/2023).
Yerry Tawalujan putra asli Minahasa --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- menyatakan, penghentian pemberian bebas visa ini harus diimbangi dengan meningkatkan promosi pariwisata ke negara-negara yang selama ini paling banyak mengirim wisatawannya ke Indonesia.
Baca juga: Pemerintah Setop Sementara Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk 159 Negara
Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menjelaskan, pemerintah pernah merencanakan untuk menekan _mass tourism, pariwisata massal, dan meningkatkan pariwisata minat khusus yang lebih segmented agar pemasukan devisa tinggi.
Promosi untuk pariwisata minat khusus ini yang perlu ditingkatkan untuk menjaring wisman menengah ke atas. Karena segmented tourism ini biasanya pengeluaran keuangan mereka tinggi dan masa berkunjung juga panjang.
Juru bicara nasional Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati supaya kebijakan penghentian bebas visa ke 159 negara jangan menjadi bumerang dan justru memperlambat pemulihan pariwisata Indonesia pasca pandemi Covid-19.
"Ini pekerjaan yang tidak mudah karena butuh upaya promosi tepat sasaran ke negara-negara sumber wisatawan menengah ke atas," papar Yerry.
Dikatakannya kebijakan penghentian bebas visa ke 159 negara akan kontra produktif jika pariwisata massal tersendat dengan berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. "Sebaliknya pariwisata minat khusus dengan wisatawan segmented kelas menengah ke atas juga tidak tumbuh," pungkasnya.
"Dengan banyaknya wisman yang berulah di Bali, baik wisman yang kerja serabutan, membuat onar, sampai wisman yang menggembel, maka sudah saatnya pariwisata Indonesia dan Bali khususnya mulai diperketat," kata Yerry, Kamis (22/6/2023).
Yerry Tawalujan putra asli Minahasa --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- menyatakan, penghentian pemberian bebas visa ini harus diimbangi dengan meningkatkan promosi pariwisata ke negara-negara yang selama ini paling banyak mengirim wisatawannya ke Indonesia.
Baca juga: Pemerintah Setop Sementara Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk 159 Negara
Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menjelaskan, pemerintah pernah merencanakan untuk menekan _mass tourism, pariwisata massal, dan meningkatkan pariwisata minat khusus yang lebih segmented agar pemasukan devisa tinggi.
Promosi untuk pariwisata minat khusus ini yang perlu ditingkatkan untuk menjaring wisman menengah ke atas. Karena segmented tourism ini biasanya pengeluaran keuangan mereka tinggi dan masa berkunjung juga panjang.
Juru bicara nasional Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati supaya kebijakan penghentian bebas visa ke 159 negara jangan menjadi bumerang dan justru memperlambat pemulihan pariwisata Indonesia pasca pandemi Covid-19.
"Ini pekerjaan yang tidak mudah karena butuh upaya promosi tepat sasaran ke negara-negara sumber wisatawan menengah ke atas," papar Yerry.
Dikatakannya kebijakan penghentian bebas visa ke 159 negara akan kontra produktif jika pariwisata massal tersendat dengan berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. "Sebaliknya pariwisata minat khusus dengan wisatawan segmented kelas menengah ke atas juga tidak tumbuh," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
