Ketua MPR Dukung Usulan DJSN agar Penyelenggara Pemilu Dapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Rabu, 21 Juni 2023 - 11:40 WIB
loading...
Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima kunjungan jajaran pimpinan DJSN di rumah dinasnya Kompleks Widya Candra, Jakarta. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional ( DJSN ) agar para pekerja penyelenggara pemilu mendapatkan fasilitas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Fasilitas perlindungan itu berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian melalui BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK).
Dukungan ini disampaikan Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan jajaran pimpinan DJSN di rumah dinasnya Kompleks Widya Candra, Jakarta. Hadir dalam audiensi tersebut Ketua DJSN Agus Suprapto; Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Asih Eka Putri; Wakil Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Andy William Sinaga; Wakil Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi DJSN Indra Budi Sumantoro, dan Kepala Bagian Persidangan DSJN Fery Ferdiansyah.
Anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan fasilitas perlindungan jaminan sosial tidak begitu besar, sekitar Rp72,5 miliar untuk 8,2 juta pekerja penyelenggara pemilu. Anggaran itu bisa diambil dari APBN yang dialokasikan pada anggaran KPU.
Baca juga: DJSN Ungkap Penyebab Ketimpangan Layanan BPJS di Indonesia
Pekerja penyelenggara pemilu terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPLN).
Dukungan ini disampaikan Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan jajaran pimpinan DJSN di rumah dinasnya Kompleks Widya Candra, Jakarta. Hadir dalam audiensi tersebut Ketua DJSN Agus Suprapto; Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Asih Eka Putri; Wakil Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Andy William Sinaga; Wakil Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi DJSN Indra Budi Sumantoro, dan Kepala Bagian Persidangan DSJN Fery Ferdiansyah.
Anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan fasilitas perlindungan jaminan sosial tidak begitu besar, sekitar Rp72,5 miliar untuk 8,2 juta pekerja penyelenggara pemilu. Anggaran itu bisa diambil dari APBN yang dialokasikan pada anggaran KPU.
Baca juga: DJSN Ungkap Penyebab Ketimpangan Layanan BPJS di Indonesia
Pekerja penyelenggara pemilu terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPLN).
Lihat Juga :
