Mahfud MD Sebut Indeks Kerawanan Pemilu Kalimantan Timur Tinggi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan indeks kerawanan pemilu di Kalimantan Timur (Kaltim) tinggi berdasarkan hasil analisis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, Mahfud tak memerinci bentuk pelanggaran yang terjadi.
"Mengapa memilih Kalimantan Timur? Atau kota Balikpapan ini, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Kalimantan Timur ini memiliki indeks kerawanan pemilu yang tinggi, menurut hasil analisis yang dilakukan oleh Bawaslu," kata Mahfud usai menghadiri Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) 'Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kalimantan' di Balikpapan, Selasa (20/6/2023).
Mahfud mengatakan bentuk pelanggaran pada pelaksanaan pemilu bisa bermacam-macam. Salah satu contohnya, kata dia, politik uang.
"Bisa penghapusan dokumen, kan banyak tuh. Surat panggilan, surat suara itu sudah dikirim lalu kemudian dihimpun oleh orang-orang tertentu agar nanti diwakili oleh orang yang bersangkutan untuk menyoblos," ungkap Mahfud.
"Atau ada lagi yang memalsu dokumen, sudah jadi, lalu difoto, lalu dibuat yang mirip, lalu dicoblos, lalu dimasukkan sebagai kotak suara," sambungnya.
Mahfud menegaskan, contoh yang ia sebutkan bukan terjadi di Kaltim, tetapi saat ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, penyelanggara pemilu, penegak hukum, dan semua partai politik agar turut mengawal kesuksesan pemilu.
"Pemilu dari waktu ke waktu harus menjadi semakin baik. Dan tahun 2024, mutlak harus menjadi lebih baik lagi daripada pemilu yang terjadi 2019 dan sebelumnya," katanya.
"Itu artinya kita maju dan maju terus, belajar dari pengalaman masa lalu untuk memperbaiki masa depan," pungkasnya.
"Mengapa memilih Kalimantan Timur? Atau kota Balikpapan ini, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Kalimantan Timur ini memiliki indeks kerawanan pemilu yang tinggi, menurut hasil analisis yang dilakukan oleh Bawaslu," kata Mahfud usai menghadiri Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) 'Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kalimantan' di Balikpapan, Selasa (20/6/2023).
Mahfud mengatakan bentuk pelanggaran pada pelaksanaan pemilu bisa bermacam-macam. Salah satu contohnya, kata dia, politik uang.
"Bisa penghapusan dokumen, kan banyak tuh. Surat panggilan, surat suara itu sudah dikirim lalu kemudian dihimpun oleh orang-orang tertentu agar nanti diwakili oleh orang yang bersangkutan untuk menyoblos," ungkap Mahfud.
"Atau ada lagi yang memalsu dokumen, sudah jadi, lalu difoto, lalu dibuat yang mirip, lalu dicoblos, lalu dimasukkan sebagai kotak suara," sambungnya.
Mahfud menegaskan, contoh yang ia sebutkan bukan terjadi di Kaltim, tetapi saat ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, penyelanggara pemilu, penegak hukum, dan semua partai politik agar turut mengawal kesuksesan pemilu.
"Pemilu dari waktu ke waktu harus menjadi semakin baik. Dan tahun 2024, mutlak harus menjadi lebih baik lagi daripada pemilu yang terjadi 2019 dan sebelumnya," katanya.
"Itu artinya kita maju dan maju terus, belajar dari pengalaman masa lalu untuk memperbaiki masa depan," pungkasnya.
(rca)