Keberadaan Data Dinilai Penting untuk Wujudkan Pembangunan Desa

JAKARTA - Keberadaan data dalam pembangunan dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan membawa kemakmuran di daerah bagi masyarakat setempat. Pandangan ini disampaikan oleh Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning Proletariyati.

Hal ini diungkapkan Ribka, sebagai respons dari gagasan Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan yang menggunakan model Nikson (needs, innovation, knowledge, synergy, operation and norm) dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi.

Menurut Ribka, penggunaan data akan menghasilkan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Perencanaan pembangunan dari bawah sangat tepat sesuai tujuan Indonesia menjadikan rakyat adil dan makmur," kata Ribka dalam keterangannya, Selasa (20/6/2023).

Dijelaskan Ribka, jika desa kuat dan mandiri maka kota juga akan maju. "Jika masyarakat desa sejahtera, maka negara akan kuat," tutupnya.

Sebelumnya, perencanaan pembangunan berbasis data desa presisi untuk mensejahterakan masyarakat. Menjadikan Desa Kuat, Kota Maju, Indonesia Mandiri dan Berdikari (Merdeka) digaungkan oleh Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan.

Menurut Nikson, tahapan proses perencanaan didasarkan pada diagnosa masalah yang tepat dalam penentuan tujuan dengan proyeksi by name, by address dan by coordinate. Model Nikson diperoleh dari data desa presisi perencanaan pembangunan daerah di Tapanuli Utara.

"Perencanaan meliputi diagnosa masalah, tujuan, prakiraan dan proyeksi, pengembangan alternatif, analisis feasibilitas, evaluasi dan pelaksanaan,” ujar Nikson Nababan dalam sidang desertasi dengan judul Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Desa Presisi di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan hasil memuaskan dengan indeks prestasi kumulatif 3,82 di Sekolah Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Bertindak sebagai promotor adalah Prof Khasan Effendy, dengan co-promotor Prof Dahyar Daraba MSi dan Mansyur Achmad. Sidang dipimpin Wakil Rektor IPDN, Hyronimus Rowa.

Nikson Nababan menjelaskan, dari perencanaan data desa tersebut, kemudian dikonstruksikan dalam model Nikson, yaitu needs (kebutuhan) perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan kebutuhan dasar manusia tidak hanya ekonomi dan sosial.

Melainkan, kata dia, yang paling dasar seperti masalah kehidupan, demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia.

Kemudian innovation (baharu), yakni penyusunan data presisi di Tapanuli Utara merupakan langkah maju dalam penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Knowledge (pengetahuan) untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan maju. Synergy (sinergitas) untuk menghasilkan keseimbangan yang harmonis dan optimum.

Menurut Nikson Nababan, ada beberapa syarat utama penciptaan sinergitas; kepercayaan, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat (feedback) dan kreativitas.

"Semua pihak dapat berperan menentukan arah dan tujuan perencanaan pembangunan yang harus terjaga dalam bentuk data desa presisi sesuai kehidupan masyarakat," ujarnya.

Operation (operasional) kegiatan pembangunan dilakukan berdasarkan perencanaan data desa presisi. Terakhir, kata Nikson Nababan, adalah norm (kebijakan).

"Data desa presisi memiliki kemiripan dengan smart city, karena diterapkan dengan menghadirkan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi," ucapnya.

Menurut Nikson Nababan, penggunaan data yang akurat dari tingkat administrasi terendah yaitu pemerintahan desa sangat penting dalam menentukan perencaan pembangunan.

"Tapanuli Utara sudah menerapkan pentingnya basis data desa," kata dia.

Nikson Nababan kemudian menterjemahkan model Nikson dengan semboyan, Desa Kuat, Kota Maju, Indonesia Mandiri dan Berdikari (Mardeka).

"Semua parameter pembangunan digunakan untuk mewujudkan masyarakat Tapanuli Utara yang sejahtera dan mencerdaskan kehidupan bangsa," tutur Nikson Nababan.

Namun Nikson Nababan mengakui, dalam proses penyusunan data desa presisi masih terdapat hambatan. Di antaranya, keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi digital, keterbatasan jaringan teknologi informasi di wilayah pedesaan Tapanuli Utara dan kebanyakan warga desa berladang sehingga sulit ditemui enumerator.

Dia menyarankan pemerintah menggunakan data desa presisi dalam perumusan kebijakan pembangunan. Ketersediaan data presisi dapat memotret gambaran desa secara akurat.

"Pemerintahan desa, kabupaten sampai pemerintah pusat akan mudah menentukan prioritas pembangunan sesuai kemampuan anggaran," ucap Nikson Nababan.

Selain itu, penggunaan data desa presisi tidak akan mempengaruhi kebijakan perencanaan pembangunan apabila terjadi pergantian kepemimpinan dari desa sampai pusat.

"Karena semua sudah berbasis data. Data desa presisi akan menjadikan Indonesia menjadi negara mandiri dan berdikari," ujarnya.

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Pasca Sarjana IPDN yang juga co-promotor, Mansyur Achmad menyarankan, disertasi Nikson Nababan dijadikan buku yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat.

"Nantinya dapat dijadikan acuan pembangunan di daerah," tutupnya.