Kemlu Sebut Pertemuan Thailand dengan Junta Militer Myanmar Langgar Konsensus ASEAN
loading...
Kemlu menyatakan pertemuan Thailand dengan junta milier Myanmar melanggar konsensus ASEAN. Foto/antara
A
A
A
JAKARTA - Staf Khusus Menlu untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya menegaskan pertemuan Thailand dengan Junta Militer Myanmar tak sesuai dengan Lima Poin Konsensus (5PC). Dalam praktiknya dibutuhkan pendekatan (engagement) para menlu negara ASEAN .
Dengan demikian, kehadiran hanya salah satu pihak, kata Ngurah justru menyalahi mandat 5PC yang telah disepakati para pemimpin ASEAN, termasuk perwakilan Myanmar pada 24 April 2021 lalu.
Penyataan ini merespons perihal undangan dari Thailand kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan beberapa negara untuk menghadiri pertemuan informal pada Senin (19/6/2023) lalu.
"Jadi jika engagement ini hanya dilakukan dengan satu pihak saja, maka upaya tersebut boleh dikatakan menyalahi mandat 5PC," kata Ngurah kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/6/2023).
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa para pemimpin ASEAN sepakat untuk tidak mengajak junta militer Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi. Namun berdasarkan keputusan di KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN di Phon Pehm, Kamboja hanya perwakilan non politik yang dapat dilibatkan.
"Jadi keputusan ini jelas menyebutkan bahwa non political representation untuk Myanmar pada KTT dan pada pertemuan Menlu masih tetap berlaku," katanya.
Sementara itu, Indonesia sebagai ketua ASEAN di tahun ini, lanjut Ngurah juga terus berkomitmen untuk implementasi 5PC dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politik.
"Selama kita menjadi ketua ASEAN, Indonesia sudah engage hampir semua pihak, hanya ada beberapa pihak saja yang belum kita engage. Kita engage termasuk juga SAC (Dewan Administrasi Negara), NUG (Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar), dan lainnya,"katanya.
Bahkan dalam KTT ke-42 di Labuan Bajo semua leaders menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan 5PC sebagai pedoman utama bagi ASEAN. Terutama dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya dan mencari solusi damai.
"Jadi kalau tidak ada engagement setelah KTT ke-42 itu tidak benar. Ini sudah kita lakukan dengan demikian isu engagement bukan lagi persoalan. Karena Indonesia telah engage dan semua Menlu ASEAN juga apapun hasil engagement, dilaporkan oleh Menlu sebagai ketua ASEAN Miniterial Meeting," tuturnya.
Dengan demikian, kehadiran hanya salah satu pihak, kata Ngurah justru menyalahi mandat 5PC yang telah disepakati para pemimpin ASEAN, termasuk perwakilan Myanmar pada 24 April 2021 lalu.
Penyataan ini merespons perihal undangan dari Thailand kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan beberapa negara untuk menghadiri pertemuan informal pada Senin (19/6/2023) lalu.
"Jadi jika engagement ini hanya dilakukan dengan satu pihak saja, maka upaya tersebut boleh dikatakan menyalahi mandat 5PC," kata Ngurah kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/6/2023).
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa para pemimpin ASEAN sepakat untuk tidak mengajak junta militer Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi. Namun berdasarkan keputusan di KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN di Phon Pehm, Kamboja hanya perwakilan non politik yang dapat dilibatkan.
"Jadi keputusan ini jelas menyebutkan bahwa non political representation untuk Myanmar pada KTT dan pada pertemuan Menlu masih tetap berlaku," katanya.
Sementara itu, Indonesia sebagai ketua ASEAN di tahun ini, lanjut Ngurah juga terus berkomitmen untuk implementasi 5PC dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politik.
"Selama kita menjadi ketua ASEAN, Indonesia sudah engage hampir semua pihak, hanya ada beberapa pihak saja yang belum kita engage. Kita engage termasuk juga SAC (Dewan Administrasi Negara), NUG (Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar), dan lainnya,"katanya.
Bahkan dalam KTT ke-42 di Labuan Bajo semua leaders menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan 5PC sebagai pedoman utama bagi ASEAN. Terutama dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya dan mencari solusi damai.
"Jadi kalau tidak ada engagement setelah KTT ke-42 itu tidak benar. Ini sudah kita lakukan dengan demikian isu engagement bukan lagi persoalan. Karena Indonesia telah engage dan semua Menlu ASEAN juga apapun hasil engagement, dilaporkan oleh Menlu sebagai ketua ASEAN Miniterial Meeting," tuturnya.
(muh)
Explore More