Awasi Pelaksanaan Haji, 40 Anggota DPR Bakal ke Tanah Suci
loading...
Suasana Masjidilharam di Mekkah. Tahun ini DPR mengirimkan 40 orang tim pengawas haji. Foto/antara
A
A
A
JAKARTA - Tahun ini pengawasan pelaksanaan haji berbeda dari sebelumnya. DPR mengirimkan 40 orang anggota lintas komisi dengan sistem matrikulasi.
"Hari ini kita persiapan sistem dan cara kerja pemberangkatan ibadah haji seperti tahun-tahun lalu. Tapi tahun ini agak spesial, kita menggunakan sistem matrikulasi pengawasan dengan pengawasan konstruksi, akomodasi penginapan sampai tentu saja pelayanan kesehatan," kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Jumat (16/6/2023) kemarin.
Cak Imin menjelaskan, lewat sistem matrikulasi, Timwas Haji DPR akan melibatkan anggota dari lintas Komisi. "Timwas Haji DPR memiliki tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan bidang di komisi terkait. Baik itu Komisi VIII yang secara jelas bertanggung jawab atas haji, Komisi VI di bidang akomodasi transportasi, Komisi IX di bidang kesehatan, dan komisi lainnya yang berkepentingan melakukan pengawasan," terangnya.
Menurut Cak Imin, untuk pemberangkatan tahun ini akan diikuti oleh 40 orang dari lintas komisi dari berbagai komisi yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji seperti BUMN, transportasi kemudian tentu saja Komisi VIII yang merupakan partner dari Kementerian Agama (Kemenag).
"Jadi lintas komisi semua, hampir semua komisi," imbuh Ketua Umum PKB ini.
Selain itu, Cak Imin juga mengklarifikasi pemberitaan media tentang permintaan jatah 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia untuk anggota DPR RI yang berangkat haji ke Tanah Suci. Dia menegaskan bahwa Timwas Haji DPR bukan berjumlah 80, tapi yang benar adalah 40 orang saja, dan pemberangkatannya tidak menggunakan Garuda semua.
"Itu salah pemuatan media, itu sudah saya cek teman-teman. Jadi justru kita tidak bisa lewat Garuda semua karena Garuda penuh jadi 40 pengawas itu melalui berbagai maskapai," tegas Cak Imin.
"Ada yang Garuda, tapi hanya sedikit yang Garuda, dan berbagai maskapai lainnya yang memungkinkan. Ya jadi pesanan lewat Garuda tidak bisa karena memang penuh. Kenyataannya kita ga lewat Garuda, hanya sebagian saja," tandasnya.
"Hari ini kita persiapan sistem dan cara kerja pemberangkatan ibadah haji seperti tahun-tahun lalu. Tapi tahun ini agak spesial, kita menggunakan sistem matrikulasi pengawasan dengan pengawasan konstruksi, akomodasi penginapan sampai tentu saja pelayanan kesehatan," kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Jumat (16/6/2023) kemarin.
Cak Imin menjelaskan, lewat sistem matrikulasi, Timwas Haji DPR akan melibatkan anggota dari lintas Komisi. "Timwas Haji DPR memiliki tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan bidang di komisi terkait. Baik itu Komisi VIII yang secara jelas bertanggung jawab atas haji, Komisi VI di bidang akomodasi transportasi, Komisi IX di bidang kesehatan, dan komisi lainnya yang berkepentingan melakukan pengawasan," terangnya.
Menurut Cak Imin, untuk pemberangkatan tahun ini akan diikuti oleh 40 orang dari lintas komisi dari berbagai komisi yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji seperti BUMN, transportasi kemudian tentu saja Komisi VIII yang merupakan partner dari Kementerian Agama (Kemenag).
"Jadi lintas komisi semua, hampir semua komisi," imbuh Ketua Umum PKB ini.
Selain itu, Cak Imin juga mengklarifikasi pemberitaan media tentang permintaan jatah 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia untuk anggota DPR RI yang berangkat haji ke Tanah Suci. Dia menegaskan bahwa Timwas Haji DPR bukan berjumlah 80, tapi yang benar adalah 40 orang saja, dan pemberangkatannya tidak menggunakan Garuda semua.
"Itu salah pemuatan media, itu sudah saya cek teman-teman. Jadi justru kita tidak bisa lewat Garuda semua karena Garuda penuh jadi 40 pengawas itu melalui berbagai maskapai," tegas Cak Imin.
"Ada yang Garuda, tapi hanya sedikit yang Garuda, dan berbagai maskapai lainnya yang memungkinkan. Ya jadi pesanan lewat Garuda tidak bisa karena memang penuh. Kenyataannya kita ga lewat Garuda, hanya sebagian saja," tandasnya.
(muh)
Explore More