Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka, PDIP Usul Syarat Caleg Diperketat

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka atau coblos calon anggota legislatif (caleg). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai, siap melaksanakan putusan MK tersebut.

"Prinsipnya, kami siap dan patuh terhadap putusan MK, sebab kami pernah ditempa oleh sejarah untuk mengikuti sistem pemilu dan konversi suara yang bermacam-macam," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6/2023).



Menurutnya, sikap PDIP sejak awal menerima apa pun putusan MK. Sebagai partai politik, PDIP telah melampaui berbagai sistem pemilu. Di masa Orde Baru, saat masih bernama PDI, menjalani sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Pada 1999, PDIP memenangi pemilu dengan sistem proporsional tertutup.



"Pada Pemilu 2014 dan 2019 PDIP mengikuti sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka, alhamdulillah rakyat masih memberikan kepercayaan terhadap PDIP, dan kami memenang pemilu," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.

Bukan hanya sistem pemilu, PDIP juga menjalani perjalanan sejarah mengikuti berbagai sistem perhitungan suara dalam pemilu. Sejak masa Orde Baru hingga pelaksanaan pemilu 2009, PDI dan kemudian berubah nama menjadi PDIP pada 1999, juga telah mengikuti sistem penghitungan suara yang bermacam-macam.



Sebelum Pemilu 2014, sistem konversi suara menggunakan kuota hare atau yang kita kenal dengan Bilangan Pembagi pemilih (PBB), kemudian saat Pemilu 2014 hingga kini menggunakan sistem konversi suara Sainte Lague.

"Baik menggunakan kuota hare maupun sainte lague, PDI Perjuangan pernah memenangi pemilu," kata Said Abdullah.

Bagi PDIP, kata Said, sistem pemilu sangat penting yang bertujuan untuk menguatkan institusi demokrasi. Dalam hal ini menguatkan sistem kepartaian.



Menurutnya, parpol berkewajiban menjalankan kaderisasi, pendidikan politik, karena sebagai peserta pemilu, memiliki kekusaaan politik yang sangat menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ke depan.

"Karena itu jangan sampai sistem pemilu mengerdilkan sistem kepartaian dengan mengokohkan watak individualisme," ujarnya.

Said mengibaratkan sistem proporsional terbuka adalah kontestasi open menu caleg antar dan intern partai. Caleg yang mendapatkan perolehan suara besar dalam satu dapil bisa merasa dirinya lebih besar dari partainya.

Padahal dia bisa menjadi caleg dan dipilih oleh rakyat karena partai politik mengajukannya. Karena merasa lebih hebat, maka yang bersangkutan tidak merasa harus terikat dengan aturan dan nilai-nilai, serta kegiatan yang dijalankan partainya.

"Fonemena seperti ini terjadi hampir di semua partai, apalagi partai-partai yang tingkat partai ID (Party Identity)-nya rendah," katanya.

Karena itu, watak individualisme sebagai residu dari sistem proporsional terbuka ke depan harus dibenahi. Diakui Said, Undang-Undang Pemilu memberikan mekanisme penggantian antar waktu (PAW), tapi penyelesaian dengan mengedepankan jalan seperti ini juga tidak memberikan win-win solution.

Oleh karena itu, perlu ditekankan dalam UU Pemilu, setiap caleg harus dibuktikan mengikuti berbagai jenjang kaderisasi kepartaian sebagai syarat pencalonan.

Langkah seperti itu, kata Said, akan mengokohkan sistem kaderisasi partai. Aturan ini juga akan menekan perekrutan figur-figur dengan cara instan, tanpa melalui proses panjang dalam kepartaian.

Figur-figur instan itu tidak memahami dan menjalankan ideologi, cita-cita, dan garis perjuangan partai yang diikuti, sehingga terjadi kultur pragmatisme politik dalam setiap pengambilan keputusan keputusan publik.

"Oleh sebab itu sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka kita terima dan kita jalankan, namun ada sejumlah kelemahan yang menyertainya, dan harus kita perbaiki bersama-sama ke depan," katanya.