Mundur dari Program Kemendikbud, Sohibul: Protes PBNU-Muhammadiyah Rasional
Jum'at, 24 Juli 2020 - 17:45 WIB
loading...
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menilai langkah PBNU dan PP Muhammadiyah yang mundur dari kepesertaan Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud sangat rasional. Foto/SINDOnews/rico afrido simanjuntak
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menghormati langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang mundur dari kepesertaan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . Menurut Sohibul, sikap protes PBNU dan PP Muhammadiyah itu sangat rasional.
"Kami menghormati dan kita lihat secara substansi, saya juga lihat itu sebuah respons yang sangat rasional, terhadap sebuah kenyataan bahwa ternyata ada yayasan-yayasan yang seharusnya mereka merupakan lembaga penyalurkan CSR dari perusahaannya, masa iya perusahaan seperti ini mendapatkan bantuan dari pemerintah yang besarnya maksimal," ujar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2020). (Baca juga: NU Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud)
Menurut dia, pemberian dana gajah sebesar Rp20 Miliar kepada organisasi Corporate Social Responsbility (CSR) milik Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru adalah hal yang tidak masuk akal. "Kalau Muhammadiyah protes ini bagi kami harus diapresiasi, itu sebuah respons yang sangat rasional, dan kami sangat mendukung," pungkasnya. (Baca juga: Mendikbud Disarankan Segera Datangi PBNU dan Muhammadiyah)
Sekadar diketahui, Kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu menganggarkan hingga Rp595 Miliar untuk program Organisasi Penggerak. Sejauh ini jumlah peserta yang lolos seleksi evaluasi ada 183 organisasi. Pelatihan ini ditargetkan untuk menunjang kemampuan literasi dan numerasi guru serta kepala sekolah.
Literasi dan numerasi adalah salah dua aspek yang ditekankan dalam asesmen kompetensi dan survei karakter yang menjadi pengganti ujian nasional (UN). Ada 3 kategori lembaga penerima hibah untuk melakukan kegiatan pelatihan tersebut, yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar per tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun. Rico Afrido Simanjuntak
"Kami menghormati dan kita lihat secara substansi, saya juga lihat itu sebuah respons yang sangat rasional, terhadap sebuah kenyataan bahwa ternyata ada yayasan-yayasan yang seharusnya mereka merupakan lembaga penyalurkan CSR dari perusahaannya, masa iya perusahaan seperti ini mendapatkan bantuan dari pemerintah yang besarnya maksimal," ujar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2020). (Baca juga: NU Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud)
Menurut dia, pemberian dana gajah sebesar Rp20 Miliar kepada organisasi Corporate Social Responsbility (CSR) milik Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru adalah hal yang tidak masuk akal. "Kalau Muhammadiyah protes ini bagi kami harus diapresiasi, itu sebuah respons yang sangat rasional, dan kami sangat mendukung," pungkasnya. (Baca juga: Mendikbud Disarankan Segera Datangi PBNU dan Muhammadiyah)
Sekadar diketahui, Kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu menganggarkan hingga Rp595 Miliar untuk program Organisasi Penggerak. Sejauh ini jumlah peserta yang lolos seleksi evaluasi ada 183 organisasi. Pelatihan ini ditargetkan untuk menunjang kemampuan literasi dan numerasi guru serta kepala sekolah.
Literasi dan numerasi adalah salah dua aspek yang ditekankan dalam asesmen kompetensi dan survei karakter yang menjadi pengganti ujian nasional (UN). Ada 3 kategori lembaga penerima hibah untuk melakukan kegiatan pelatihan tersebut, yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar per tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun. Rico Afrido Simanjuntak
(cip)
Lihat Juga :
