Cegah Perpecahan Bangsa, Islah Bahrawi: Pancasila sebagai Falsafah Negara Harus Dirawat
Jum'at, 09 Juni 2023 - 02:12 WIB
loading...
A
A
A
Oleh karena itu, hal ini adalah tugas bersama yang perlu kehadiran negara, baik secara normatif maupun secara kontra naratif.
"Negara harus hadir, kalau negara tidak hadir, maka akhirnya sama saja seperti menyerahkan persoalan yang sangat rumit dan tidak sederhana ini kepada masyarakat. Perlu diingat bahwa yang bisa melakukan tindakan preventive strike dan coercive strike itu hanyalah negara," kata Islah.
Pria yang akrab disapa Cak Islah ini mengatakan, penanggulangan pemahaman radikalisme dan ekstremisme, termasuk mereka yang ingin mengganti Pancasila sebagai falsafah Indonesia, bukan hanya tugas masyarakat.
Ini juga menjadi tugas negara untuk mencerahkan kepada masyarakat dan memberikan penguatan kepada siapa pun yang moderat untuk mau bergerak.
Menurutnya, pergerakan yang dibutuhkan mulai dari tataran akar rumput, dan utamanya nanti bergerak ke dunia pendidikan. Target jaringan teror itu adalah membentuk agen-agen perubahan, melakukan kaderisasi dan rekrutmen terhadap banyak kelompok intelektual karena dianggap punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang jauh lebih banyak.
Hal ini harus diimbangi dengan melakukan kontra radikalisasi di semua kalangan termasuk lingkungan intelektual.
"Sejauh yang saya pahami, belum ada regulasi khusus untuk mengatur itu dan peran negara di lini pencegahan masih kurang berdampak. Berkaca dari berakhirnya organisasi HTI dan FPI, posisi pemerintah bukan membubarkan, namun hanya tidak memperpanjang izin dua organisasi tersebut," ucapnya.
"Tindakan tersebut bukanlah mitigasi yang bersifat panjang, karena seolah hanya memutus ekor (HTI dan FPI) tapi badannya dan kepalanya masih seliweran ke mana-mana," tutup Islah.
"Negara harus hadir, kalau negara tidak hadir, maka akhirnya sama saja seperti menyerahkan persoalan yang sangat rumit dan tidak sederhana ini kepada masyarakat. Perlu diingat bahwa yang bisa melakukan tindakan preventive strike dan coercive strike itu hanyalah negara," kata Islah.
Pria yang akrab disapa Cak Islah ini mengatakan, penanggulangan pemahaman radikalisme dan ekstremisme, termasuk mereka yang ingin mengganti Pancasila sebagai falsafah Indonesia, bukan hanya tugas masyarakat.
Ini juga menjadi tugas negara untuk mencerahkan kepada masyarakat dan memberikan penguatan kepada siapa pun yang moderat untuk mau bergerak.
Menurutnya, pergerakan yang dibutuhkan mulai dari tataran akar rumput, dan utamanya nanti bergerak ke dunia pendidikan. Target jaringan teror itu adalah membentuk agen-agen perubahan, melakukan kaderisasi dan rekrutmen terhadap banyak kelompok intelektual karena dianggap punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang jauh lebih banyak.
Hal ini harus diimbangi dengan melakukan kontra radikalisasi di semua kalangan termasuk lingkungan intelektual.
"Sejauh yang saya pahami, belum ada regulasi khusus untuk mengatur itu dan peran negara di lini pencegahan masih kurang berdampak. Berkaca dari berakhirnya organisasi HTI dan FPI, posisi pemerintah bukan membubarkan, namun hanya tidak memperpanjang izin dua organisasi tersebut," ucapnya.
"Tindakan tersebut bukanlah mitigasi yang bersifat panjang, karena seolah hanya memutus ekor (HTI dan FPI) tapi badannya dan kepalanya masih seliweran ke mana-mana," tutup Islah.
(thm)
Lihat Juga :