Wapres Akui Daerah dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi Rawan TPPO
loading...
Wapres Ma’ruf Amin menyebutkan, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi rawan TPPO. Modusnya kata Wapres, lewat pengiriman PMI ilegal ke luar negeri. Foto/Setwapres
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden ( Wapres ) Ma’ruf Amin menyebutkan, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ). Modusnya kata Wapres , lewat pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke luar negeri.
"Satu sisi ada pencegahan PMI ilegal, tapi di sisi lain kita sudah terus mengarahkan daerah-daerah potensial yang terjadinya PMI ilegal, daerah yang tingkat kemiskinan (tinggi)," kata Wapres saat ditanya awak media di Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023).
Oleh karena itu, Wapres mengatakan, penurunan angka kemiskinan saat ini menjadi prioritas pemerintah khususnya di wilayah Pulau Jawa, juga di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Karena itu ini jadi perhatian salah satunya selain di Jawa, juga di NTT, ini akan kita coba untuk penurunan kemiskinannya itu kita prioritaskan," ujarnya.
Wapres pun memastikan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, termasuk Kepolisian melakukan pengawasan ketat untuk mencegah adanya PMI ilegal.
"Ya sekarang ini kan yang kita cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang, karena itu Menko Polhukam termasuk Kepolisian itu melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi sehingga tidak terjadi korban itu," jelas Wapres.
Wapres pun memastikan, telah ada koordinasi maupun perjanjian dengan negara lain untuk mencegah TPPO. Apalagi, permasalahan TPPO juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN.
"Ya itu pasti kita adakan perjanjian-perjanjian untuk tidak menerima yang ilegal-ilegal ini, ini harus dicegah kalau yang ilegal ini kan bisa diawasi biasanya korban ilegal, di samping kita cegah dari luar tapi kita dari dalam kita ketatkan di seluruh provinsi," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kepada Presiden bahwa jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang.
"Satu sisi ada pencegahan PMI ilegal, tapi di sisi lain kita sudah terus mengarahkan daerah-daerah potensial yang terjadinya PMI ilegal, daerah yang tingkat kemiskinan (tinggi)," kata Wapres saat ditanya awak media di Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023).
Oleh karena itu, Wapres mengatakan, penurunan angka kemiskinan saat ini menjadi prioritas pemerintah khususnya di wilayah Pulau Jawa, juga di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Karena itu ini jadi perhatian salah satunya selain di Jawa, juga di NTT, ini akan kita coba untuk penurunan kemiskinannya itu kita prioritaskan," ujarnya.
Wapres pun memastikan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, termasuk Kepolisian melakukan pengawasan ketat untuk mencegah adanya PMI ilegal.
"Ya sekarang ini kan yang kita cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang, karena itu Menko Polhukam termasuk Kepolisian itu melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi sehingga tidak terjadi korban itu," jelas Wapres.
Wapres pun memastikan, telah ada koordinasi maupun perjanjian dengan negara lain untuk mencegah TPPO. Apalagi, permasalahan TPPO juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN.
"Ya itu pasti kita adakan perjanjian-perjanjian untuk tidak menerima yang ilegal-ilegal ini, ini harus dicegah kalau yang ilegal ini kan bisa diawasi biasanya korban ilegal, di samping kita cegah dari luar tapi kita dari dalam kita ketatkan di seluruh provinsi," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kepada Presiden bahwa jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang.
(maf)
Explore More