Prabowo Usulkan Proposal Damai Rusia-Ukraina, Pengamat: Niat Baik Ingin Ciptakan Perdamaian Dunia
Rabu, 07 Juni 2023 - 21:54 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber, Susaningtyas NH Kertopati. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menawarkan proposal perdamaian untuk Ukraina dan Rusia. Proposal itu berisi perlunya gencatan senjata, penarikan pasukan 15 kilometer dari posisi depan ke zona demiliterisasi baru, dan pengerahan pasukan PBB.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber, Susaningtyas NH Kertopati menilai, niat dan tujuan Prabowo tentu saja pasti baik ingin turut serta menciptakan perdamaian dunia. Tetapi untuk mewujudkannya perlu ada kesepakatan antarpihak untuk tujuan damai sebelumnya.
"Reaksi atas apa yang diusulkan Menhan Prabowo tentu ada yang setuju mendukung ada juga yang menolak. Contoh yang mendukung Belanda, yang tidak setuju Presiden Ukraina Zelensky," ujar perempuan yang akrab disapa Nuning, Rabu (7/6/2023).
Mantan anggota Komisi l DPR ini menyebut, bisa saja secara internasional usulan Menhan jadi bahan pembicaraan meski konsekuensinya ada yang mendukung dan ada yang tak setuju.
"Zona demiliterisasi dalam bahasa Inggris Demilitarization Zone (DMZ) adalah wilayah dari dua atau lebih kekuatan militer (atau persekutuan) yang merupakan batas wilayah yang diakui secara de facto di dunia internasional masing-masing negara dan tidak memperkenankan adanya aktivitas militer," kata Nuning.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber, Susaningtyas NH Kertopati menilai, niat dan tujuan Prabowo tentu saja pasti baik ingin turut serta menciptakan perdamaian dunia. Tetapi untuk mewujudkannya perlu ada kesepakatan antarpihak untuk tujuan damai sebelumnya.
"Reaksi atas apa yang diusulkan Menhan Prabowo tentu ada yang setuju mendukung ada juga yang menolak. Contoh yang mendukung Belanda, yang tidak setuju Presiden Ukraina Zelensky," ujar perempuan yang akrab disapa Nuning, Rabu (7/6/2023).
Mantan anggota Komisi l DPR ini menyebut, bisa saja secara internasional usulan Menhan jadi bahan pembicaraan meski konsekuensinya ada yang mendukung dan ada yang tak setuju.
"Zona demiliterisasi dalam bahasa Inggris Demilitarization Zone (DMZ) adalah wilayah dari dua atau lebih kekuatan militer (atau persekutuan) yang merupakan batas wilayah yang diakui secara de facto di dunia internasional masing-masing negara dan tidak memperkenankan adanya aktivitas militer," kata Nuning.
Lihat Juga :
