Sistem Proporsional Tertutup Dianggap Potensial Tingkatkan Nepotisme dan Oligarki
Selasa, 30 Mei 2023 - 20:04 WIB
loading...
A
A
A
Parpol yang berkuasa juga cenderung akan menempati nomor urut pertama dan mengunci tiket kursi parlemen. Artinya, kata dia, hanya partai besar yang dapat bertarung di kancah teratas politik Indonesia.
Sedangkan untuk partai nomor urut besar, menurut Lucius, hanya akan gigit jari karena persentase lolos ke parlemen amat sangat kecil. Hal seperti itu justru akan memperburuk wajah DPR karena proses rekrutmen anggota legislatif bergantung pada elektabilitas partai.
“Kecenderungan tata kelola parpol yang oligarki akan mendapatkan dukungan dari sistem yang tertutup karena parpol berkuasa menentukan caleg dari lingkaran keluarga atau kerabat yang akan menempati nomor urut 1 yang sekaligus berarti bahwa peluang memperoleh kursi,” tambahnya.
Dia menambahkan, pola sistem proporsional tertutup sangat tidak sejalan dengan semangat demokrasi Indonesia dan napas reformasi. Para legislator yang terpilih pun berpotensi hanya membawa beban politik dan kepentingan partai sehingga semakin membuat DPR kontraproduktif.
“Bagaimana bisa membawa perubahan jika semua anggota DPR sejak awal sudah dalam cengkeraman parpol dan oligarki,” pungkasnya.
Sedangkan untuk partai nomor urut besar, menurut Lucius, hanya akan gigit jari karena persentase lolos ke parlemen amat sangat kecil. Hal seperti itu justru akan memperburuk wajah DPR karena proses rekrutmen anggota legislatif bergantung pada elektabilitas partai.
“Kecenderungan tata kelola parpol yang oligarki akan mendapatkan dukungan dari sistem yang tertutup karena parpol berkuasa menentukan caleg dari lingkaran keluarga atau kerabat yang akan menempati nomor urut 1 yang sekaligus berarti bahwa peluang memperoleh kursi,” tambahnya.
Dia menambahkan, pola sistem proporsional tertutup sangat tidak sejalan dengan semangat demokrasi Indonesia dan napas reformasi. Para legislator yang terpilih pun berpotensi hanya membawa beban politik dan kepentingan partai sehingga semakin membuat DPR kontraproduktif.
“Bagaimana bisa membawa perubahan jika semua anggota DPR sejak awal sudah dalam cengkeraman parpol dan oligarki,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :