Soroti Dana Triliunan Mengendap di Bank, Yerry Tawalujan: Harusnya Bisa untuk Perbaiki Jalan

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyoroti ratusan triliun dana Pemerintah Daerah (Pemda) mengendap di bank. Padahal di waktu yang bersamaan, masyarakat mengeluhkan ratusan kilometer jalan provinsi dan kabupaten di daerahnya rusak.

Pandangan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Perindo, Yerry Tawalujan yang merupakan putra asli Minahasa, sekaligus bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara.

Yerry memaparkan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp32,7 triliun untuk perbaikan jalan rusak sepanjang tahun 2023. Kementerian PUPR akan menggunakan anggaran Rp14,9 triliun untuk perbaikan jalan rusak di beberapa daerah, termasuk di Lampung dan Sumatera Utara.

Sementara itu, pada akhir November 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan, agar Pemda segera mempergunakan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp278 triliun yang masih mengendap di bank.



"Ini ironi, pemerintah pusat lebih peduli dengan penderitaan rakyat di daerah dari pada Pemdanya sendiri," kata Yerry, Minggu (28/5/2023).

"Lalu untuk apa rakyat memilih Bupati, Wali Kota, dan Gubernur di daerahnya jika semua tanggung jawab diambil alih pemerintah pusat? Kepala daerah seperti itu tidak layak mendapat dukungan rakyat," ungkap Yerry.

Dikatakannya, meskipun dana APBD untuk perbaikan jalan telah disediakan, namun Pemda membiarkan jalan provinsi, jalan kabupaten sampai jalan desa di wilayahnya rusak parah, tentu mencerminkan ketidakpedulian Pemda membangun daerahnya.

"Pemda yang tidak peduli, tidak profesional, dan tidak berniat melayani kebutuhan rakyat," ucapnya.

Berdasarkan data BPS tentang Statistik Transportasi Darat 2021 yang dirilis pada November 2022, tercatat panjang jalan di Indonesia pada tahun 2021 sepanjang 546.116 kilometer, tidak termasuk jalan tol.