Cara PDIP agar Tak Terjungkal Setelah 2 Periode Berkuasa
loading...
Elektabilitas PDI Perjuangan, masih bertengger di puncak klasemen dari hasil survei Charta Politika Indonesia dengan angka 20,5% dari 2.000 responden. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangangan (PDIP) masih bertengger di puncak klasemen hasil survei Charta Politika Indonesia dengan angka 20,5% dari 2.000 responden. Lantas apakah PDIP akan tetap bersinar di 2024, atau terjungkal seperti Demokrat setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat 2 periode?
(Baca juga: Mega Resmikan 20 Kantor Partai, PDIP: Jadi Pusat Pendidikan Politik)
Politikus PDIP, Aria Bima, dalam rilis hasil survei Charta Politika Indonesia secara daring, Rabu 22 Juli 2020 menyampaikan, pihaknya menyadari soal potensi seperti yang menimpa Demokrat setelah SBY mendapuk sebagai presiden selama 2 periode.
Untuk menjaga elektabilitas dan kembali memenangkan pemilu setelah Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya selama 2 periode sebagai Presiden, PDIP, lanjut Aria Bima, berupaya mengantisipasi hal tersebut dengan mengenjot kinerja pemerintahan agar tetap dipercaya publik.
"Faktor dan problem harus diantisipasi, saya kiran keinginan kita untuk menjaga kinerja pemerintah ini beserta seluruh partai pengusung dalam stabilitas politik yang stabil," kata Aria Bima dalam pers rilis, Kamis (23/7/2020). (Baca juga: Update, 1.207 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19)
Menurutnya, situasi politik di DPR, MPR, dan pemerintah yang di dalam kabitnya terdapat sejumlah menteri dari partai koalisi, dalam situasi harmonis untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya soal penanganan pandemi dan berbagai dampaik, khususnya sektor ekonomi.
"Supaya kinerja dalam mengatasi dampak Covid-19 terhadap ekonomi ini, baik menyangkut pertumbuhan ekonomi dalam memperkuat daya beli masyarakat dan sosial sefety net-nya itu bisa berjalan secara baik," ujarnya.
Untuk mengatasi pandemi dan berbagai dampaknya, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020. Penanganan Covid-19 ini sangat penting karena parpol pengusung pemerintah berselancar dengan partai-partai politik lainnya untuk menjaga stabilnya kondisi.
"Karena tadi, dampak ini bisa berdampak sosial sampai ke dampak politiknya. Ini yang saya kira terus harus dijaga," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus mengendalikan pandemi Covid-19 dan berbagai dampaknya agar tidak mengganggu wilayah sosial dan politik. Keberhasilan mengendalikan covid dan berbagai dampaknya akan memupuk loyalitas publik kepada partai berlambang moncong putih.
"Saya kira penanganan-penanganan masyarakat terdampak pandeminya, berbagai persoalan pengangguran dan daya beli masyarkaat berkurang, ini sangat potensial sekali membuat program-program pemerintah itu akan tidak bisa berjalan," ucapnya.
Sedangkan terkait hasil survei Charta Politika Indonesia, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan, elektabilitas PDIP masih menjadi yang tetinggi yakni sebesar 20,5%.
Adapun di posisi kedua dihuni Partai Gerindra dengan torehan dukungan publik atau responden sejumlah 14,2%, ketiga Partai Golkar dengan angka 10,3%. Keempat diraih PKB dengan angka 8,7%, PKS di posisi kelima dengan angka 8,1%.
Untuk posisi keenam didapat Partai NasDem 8,0%. Urutan ketujuh ada Partai Demokrat 6,0%, kedelapan PAN 2,3%, kesembilan PPP 2,2%, Partai Perindo di urutan ke-10 dengan dukungan 1,7%, PSI pada urutan ke-11 dengan raihan 1,6%.
Untuk urutan 12 dihuni Partai Garuda 0,5%, ke-13 Partai Hanura 0,5%, ke-14 Partai Berkarya 0,3%, PKPI ke-15 dengan suara 0,2%, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 0,1%. Sedangkan untuk responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 15,1%.
Charta Politika Indonesia melakukan survei ini dengan cara mewawancarai sebanyak 2000 orang responden berusia minimal 17 tahun melalui sambungan telepon, menggunakan simple random sampling, margin of error 1,19%, dan quality control 20% dari total sampel. Survei dilakukan pada 6-1 Juli 2020.
(Baca juga: Mega Resmikan 20 Kantor Partai, PDIP: Jadi Pusat Pendidikan Politik)
Politikus PDIP, Aria Bima, dalam rilis hasil survei Charta Politika Indonesia secara daring, Rabu 22 Juli 2020 menyampaikan, pihaknya menyadari soal potensi seperti yang menimpa Demokrat setelah SBY mendapuk sebagai presiden selama 2 periode.
Untuk menjaga elektabilitas dan kembali memenangkan pemilu setelah Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya selama 2 periode sebagai Presiden, PDIP, lanjut Aria Bima, berupaya mengantisipasi hal tersebut dengan mengenjot kinerja pemerintahan agar tetap dipercaya publik.
"Faktor dan problem harus diantisipasi, saya kiran keinginan kita untuk menjaga kinerja pemerintah ini beserta seluruh partai pengusung dalam stabilitas politik yang stabil," kata Aria Bima dalam pers rilis, Kamis (23/7/2020). (Baca juga: Update, 1.207 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19)
Menurutnya, situasi politik di DPR, MPR, dan pemerintah yang di dalam kabitnya terdapat sejumlah menteri dari partai koalisi, dalam situasi harmonis untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya soal penanganan pandemi dan berbagai dampaik, khususnya sektor ekonomi.
"Supaya kinerja dalam mengatasi dampak Covid-19 terhadap ekonomi ini, baik menyangkut pertumbuhan ekonomi dalam memperkuat daya beli masyarakat dan sosial sefety net-nya itu bisa berjalan secara baik," ujarnya.
Untuk mengatasi pandemi dan berbagai dampaknya, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020. Penanganan Covid-19 ini sangat penting karena parpol pengusung pemerintah berselancar dengan partai-partai politik lainnya untuk menjaga stabilnya kondisi.
"Karena tadi, dampak ini bisa berdampak sosial sampai ke dampak politiknya. Ini yang saya kira terus harus dijaga," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus mengendalikan pandemi Covid-19 dan berbagai dampaknya agar tidak mengganggu wilayah sosial dan politik. Keberhasilan mengendalikan covid dan berbagai dampaknya akan memupuk loyalitas publik kepada partai berlambang moncong putih.
"Saya kira penanganan-penanganan masyarakat terdampak pandeminya, berbagai persoalan pengangguran dan daya beli masyarkaat berkurang, ini sangat potensial sekali membuat program-program pemerintah itu akan tidak bisa berjalan," ucapnya.
Sedangkan terkait hasil survei Charta Politika Indonesia, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan, elektabilitas PDIP masih menjadi yang tetinggi yakni sebesar 20,5%.
Adapun di posisi kedua dihuni Partai Gerindra dengan torehan dukungan publik atau responden sejumlah 14,2%, ketiga Partai Golkar dengan angka 10,3%. Keempat diraih PKB dengan angka 8,7%, PKS di posisi kelima dengan angka 8,1%.
Untuk posisi keenam didapat Partai NasDem 8,0%. Urutan ketujuh ada Partai Demokrat 6,0%, kedelapan PAN 2,3%, kesembilan PPP 2,2%, Partai Perindo di urutan ke-10 dengan dukungan 1,7%, PSI pada urutan ke-11 dengan raihan 1,6%.
Untuk urutan 12 dihuni Partai Garuda 0,5%, ke-13 Partai Hanura 0,5%, ke-14 Partai Berkarya 0,3%, PKPI ke-15 dengan suara 0,2%, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 0,1%. Sedangkan untuk responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 15,1%.
Charta Politika Indonesia melakukan survei ini dengan cara mewawancarai sebanyak 2000 orang responden berusia minimal 17 tahun melalui sambungan telepon, menggunakan simple random sampling, margin of error 1,19%, dan quality control 20% dari total sampel. Survei dilakukan pada 6-1 Juli 2020.
(maf)
Lihat Juga :
