Gandeng BPK, Misbakhun Dorong Akuntabilitas dan Transparansi Pemda

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah derah ( pemda ) mengedepankan transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik maupun keuangan. Menurutnya, kinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh lembaga legislatif demi terwujudnya akuntabilitas.

"Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota Komisi XI DPR pada bidang keuangan dan pembangunan ialah untuk membangun akuntabilitas di pemda. BPK sebagai salah satu mitra kerja DPR menjadi salah satu pemegang kunci mengenai akuntabilitas," kata Misbakhun saat menjadi pembicara kunci pada Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (26/5/2023).

Sosialisasi tersebut merupakan hasil kerja sama DPR dan BPK. Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Karyadi beserta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Raden Yudi Ramdan Budiman hadir langsung dalam kegiatan itu.



Menurut Misbakhun, sosialisasi tersebut untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab BPK maupun DPR. Mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menuturkan, DPR dan DPRD menjalankan hak anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, dengan mengacu hasil pemeriksaan BPK. Baik DPR maupun DPRD, legislator Partai Golkar ini, memiliki hak dan wewenang untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

"Semua laporan audit BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga itu diserahkan kepada DPR dalam rangka hubungan tata negara karena BPK adalah lembaga tinggi negara, hubungannya sederajat. Dalam hal ini, yang me-review laporan ialah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang ada di DPR untuk diserahkan kepada komisi-komisi sebagai bahan rapat apabila ada temuan-temuan," tutur Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jatim meliputi Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo ini.

Selain itu, Misbakhun juga memuji Pemkot Pasuruan yang selama tiga tahun berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Anggota BAKN DPR itu akan mengapresiasi capaian tersebut dengan terus memperjuangkan kepentingan Pasuruan di tingkat pusat.



"Saya ditunjuk oleh bapak dan ibu sekalian untuk menjadi wakil bapak ibu di DPR, sehingga dengan tanggung jawab yang sangat besar ini, bagaimana kemudian daerah pemilihan saya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat," katanya.

Pada kesempatan sama, Saifullah Yusuf mengaku bangga karena Kota Pasuruan dipilih menjadi lokasi untuk sosialisasi itu. Menurutnya, sosialisasi itu merupakan cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem keuangan negara.

"Harapannya ini semua akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada negara dan masyarakat dalam rangka mewujudkan Pasuruan Kota Madinah," ujar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.

Mantan wakil gubernur Jatim itu juga bersyukur karena Pemkot Pasuruan selama tiga tahun berturut memperoleh WTP dari BPK. Gus Ipul pun mengajak para ASN di Kota Pasuruan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

"Saya ajak para ASN untuk terus berprestasi. Setiap rekomendasi yang diberikan dari BPK, temuan-temuan itu kita bahas di dalam rapat dan membuat perencanaan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti," katanya.