Gandeng BPK, Misbakhun Dorong Akuntabilitas dan Transparansi Pemda
Sabtu, 27 Mei 2023 - 08:34 WIB
loading...
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menjadi pembicara kunci pada Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Jatim, Jumat (26/5/2023). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah derah ( pemda ) mengedepankan transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik maupun keuangan. Menurutnya, kinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh lembaga legislatif demi terwujudnya akuntabilitas.
"Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota Komisi XI DPR pada bidang keuangan dan pembangunan ialah untuk membangun akuntabilitas di pemda. BPK sebagai salah satu mitra kerja DPR menjadi salah satu pemegang kunci mengenai akuntabilitas," kata Misbakhun saat menjadi pembicara kunci pada Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (26/5/2023).
Sosialisasi tersebut merupakan hasil kerja sama DPR dan BPK. Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Karyadi beserta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Raden Yudi Ramdan Budiman hadir langsung dalam kegiatan itu.
Menurut Misbakhun, sosialisasi tersebut untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab BPK maupun DPR. Mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menuturkan, DPR dan DPRD menjalankan hak anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, dengan mengacu hasil pemeriksaan BPK. Baik DPR maupun DPRD, legislator Partai Golkar ini, memiliki hak dan wewenang untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
"Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota Komisi XI DPR pada bidang keuangan dan pembangunan ialah untuk membangun akuntabilitas di pemda. BPK sebagai salah satu mitra kerja DPR menjadi salah satu pemegang kunci mengenai akuntabilitas," kata Misbakhun saat menjadi pembicara kunci pada Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (26/5/2023).
Sosialisasi tersebut merupakan hasil kerja sama DPR dan BPK. Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Karyadi beserta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Raden Yudi Ramdan Budiman hadir langsung dalam kegiatan itu.
Menurut Misbakhun, sosialisasi tersebut untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab BPK maupun DPR. Mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menuturkan, DPR dan DPRD menjalankan hak anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, dengan mengacu hasil pemeriksaan BPK. Baik DPR maupun DPRD, legislator Partai Golkar ini, memiliki hak dan wewenang untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
Lihat Juga :
