Tugas dan Fungsi dari Kementerian Pertahanan

JAKARTA - Kementerian Pertahanan merupakan salah satu alat pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Kepala Negara. Sama dengan namanya, kementerian yang satu ini membidangi urusan pertahanan.

Keberadaan Kementerian Pertahanan telah disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Sehingga secara tidak langsung kementerian yang satu ini tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Dikutip dari laman resminya, Kementerian Pertahanan atau Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan atau Menhan. Sejak 23 Oktober 2019, jabatan Menhan telah diisi oleh Prabowo Subianto.



Dalam pelaksanaannya, Menhan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden pada saat menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun tugas dan fungsi dari Kementerian Pertahanan adalah sebagai berikut.

Tugas Kementerian Pertahanan

Berdasarkan peraturan yang sudah ada, tugas dari Kementerian Pertahanan sendiri telah disebutkan pada pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan.

Kementerian Pertahanan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan guna membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Kementerian Pertahanan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, Kemhan sendiri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan;
5. Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
7. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
8. Pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.