Soal Pembentukan Kodam di Setiap Provinsi, Pengamat: Harus Jelas Politik Anggarannya

JAKARTA - TNI Angkatan Darat (AD) memastikan rencana pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) di tiap provinsi tidak semata-mata untuk menghadapi perang. Melainkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi dalam mendukung pemerintah daerah.

Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas NH Kertopati menilai tidak ada salahnya Kodam ada di setiap provinsi. Tetapi tentu harus melalui unsur penelitian terhadap kebutuhan Kodam di semua provinsi tersebut.



"Harus dibahas secara mendalam dengan Komisi l DPR RI mitra TNI. Juga harus jelas dulu politik anggarannya, jangan sampai pembentukan Kodam justru mengurangi pos-pos lain yang juga penting dalam tubuh TNI," ujarnya, Kamis (25/4/2023).

Mantan Anggota Komisi I DPR ini juga mengatakan SDM TNI AD harus dipersiapkan sehingga mencukupi penempatan di Kodam-Kodam yang baru kelak. Seharusnya personel yang memegang jabatan di Kodam-Kodam itu juga menguasai tekhnologi perang modern.

Prajurit TNI AD harus dipersiapkan menghadapi ketidakpastian ancaman ke depannya yang dapat terjadi. Berbagai jenis wabah penyakit dan kemungkinan munculnya perang modern di mana semua menuntut kesiapan militer.

"Kualitas prajurit TNI juga harus ditingkatkan untuk mengawaki teknologi militer terkini. Seperti pemanfaatan Unmanned System, baik berupa robot maupun artificial intelligent, dan cyber defense," jelasnya.

Seharusnya outcome income sudah diperhitungkan melalui berbagai macam simulasi untuk melaksanakan berbagai macam OMP dan OMSP. Termasuk di dalamnya adalah simulasi penganggaran agar pembentukan dan operasionalisasi Kodam.

Selain itu, prajurit di perbatasan juga harus mendapatkan atensi lebih karena tidak mudah bertugas disana. "Menurut saya kesiapan matra itu juga harus mengacu pada ancaman yang ada," kata perempuan yang akrab disapa Nuning ini.

Pengamat Militer dan Intelijen ini menyebut karakter ancaman di masa depan didominasi oleh tingginya potensi gejolak (volatibility), ketidakpastian (uncertainty), kompleks (complexity), dan ambigu (ambiguity). Jika ancaman semakin tinggi atau besar maka tentu saja tidak cocok jika terlalu ramping apalagi prajurit tidak dibekali pengetahuan perang yang cukup.



"Apakah sishankamrata kita masih valid? Apakah sistem pertahanan pulau-pulau besar masih dipertahankan? Kalau masih Valid dan dipertahankan maka pembentukan Kodam baru harus mengacu ke Rencana Strategis III 2019-2024. Bukan orientasi menambah jabatan belaka," pungkasnya.