Kasus Dugaan Gratifikasi, Bos Maspion Group Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA - Bos Maspion Group Alim Markus memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Rabu (24/5/2023). Ia akan diperiksa kasus dugaan penerimaan gratifikasi eks Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.

Dari pantauan MPI, Alim tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.40 WIB. Dengan kenakan kemeja batik bercorak warna hijau, Salim melenggang masuk. Ia tiba dengan ditemani satu pengawalnya. Saat ditanya awak media, Alim bungkam dan hanya melempar senyum tipis.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Alim akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Saiful Ilah.

"Sesuai konfirmasi dari yang bersangkutan, benar hari ini (24/5) akan hadir sebagai saksi perkara dugaan korupsi dengan tersangka SI (Saiful Ilah)," terang Ali saat dikonfirmasi.



Sebelumnya, Ali menyebut Alim absen dari panggilan pemeriksaan kasus dugaan penerimaan gratifikasi eks Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah pada Senin(22/5/2023). "Alim Markus saksi tidak hadir," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (23/5/2023).

Kendati demikian, Ali menyampaikan, Alim akan bersedia untuk diperiksa pada Rabu (24/5/2023). "Konfirmasi untuk hadir pada Rabu (24/5) di gedung Merah Putih KPK," ucap Ali.

Dalam mengusut kasus itu, KPK telah menelusuri aliran uang gratifikasi yang diduga diterima oleh eks Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Pengusutan itu dilakukan melalui pemeriksaan dari bos Kopi Kapal Api, Seodomo Margoonoto pada Senin (22/5/2023).

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan aliran uang yang diterima Tersangka SI dari beberapa pihak dalam bentuk mata uang asing," terang Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/5/2023).

Pada perkaranya, Saiful diduga telah menerima gratifikasi baik dalam bentuk uang dan barang selama menjabat sebagai Bupati Sidoarjo. Saiful menerima gratifikasi dengan dalih hadiah ulang tahun, uang lebaran, hingga fee atas penandatanganan sidang peralihan tanah Grogol Gilir.

Pihak yang diduga sebagai pemberi gratifikasi mulai dari ASN di Pemkab Sidoarjo, direksi BUMD, hingga pihak swasta. Penyerahan gratifikasi itu dilakukan secara langsung dalam bentuk uang tunai dengan pecahan mata uanh Rupiah, dan mata uang asing seperti USD.

Bentuk barang yang diterima Saiful seperti logam mulia seberat 50 gram, berbagai jam tangan mewah dengan merek internasional, berbagai macam tas mewah dengan merek internasional dan berbagai handphone mewah dengan merek terkenal. KPK mentaksir, nilai gratifikasi yang diterima Saiful mencapai Rp15 miliar.

Atas perbuatannya, Saiful disangkakan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.