Senator Apresiasi Membaiknya Citra Polri di Mata Masyarakat
loading...
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat meninjau langsung situasi dan kondisi arus balik Hari Raya Idulfitri tahun 2023 bersama pejabat utama Mabes Polri. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komite I DPD RI Filep Wamafma mengapresiasi membaiknya citra Polri di mata masyarakat. Sebab, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, sempat merosot dan kembali pulih kurang dari setahun.
"Saya juga turut mengapresiasi prestasi yang signifikan yang dilakukan Kapolri dan jajarannya sehingga hasil survei ini naik drastis ketika publik (sempat) tidak percaya kepada institusi (kepolisian)," katanya saat dihubungi, Senin (22/5/2023).
Senator asal Papua Barat itu berharap capaian Polri diikuti lembaga hukum lainnya. Pasalnya, baik atau buruknya penegakan hukum berkaitan dengan kualitas demokrasi di Tanah Air.
Baca juga: Pengamat Nilai Polisi RW Bisa Cegah Polarisasi Jelang Pemilu 2024
"Demokrasi kita ini kan diukur dengan, salah satu indikator ukurnya, adalah bagaimana institusi hukum penegakan hukum ini dilakukan. Oleh sebab itu, saya mendukung sekali apa yang menjadi prestasi daripada institusi kepolisian," tuturnya.
Filep pun mau jajaran kepolisian menjaga bahkan meningkatkan apa yang telah dicapainya. Caranya, dengan semakin berkualitas dalam mengimpelementasikan visi misi, menegakkan peraturan perundang-undang, serta menjalankan tugas dan fungsi.
"Sehingga, polisi sebagai pilar penegak hukum di daerah itu, pilar penegak hukum itu menjadi salah satu institusi yang semakin dipercaya oleh warga negara Indonesia dan juga oleh semua pihak yang ada di dalam negara kita," ucapnya.
Lebih jauh, Filep menyarankan lembaga sigi agar mengukur kinerja kepolisian hingga tingkat satuan wilayah (satwil). Sebab, setiap polsek, polres, dan polda memiliki tantangan berbeda dalam menjalankan tugasnya.
"Kualitas kinerja daripada kepolisian itu dinilai secara struktural dari pospol, polsek, polres, polda, dan seterusnya. Jadi, alat ukur atau cara kita mengukur kinerja kepolisian, bagi saya, harus dilakukan secara kedaerahan wilayah, atau resor, atau kepolisian daerah," ujar dia.
Dicontohkannya dengan satwil kepolisian di daerah pemilihannya (dapil), Papua Barat. Dalam menjalankan tugasnya, ungkap Filep, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi jajaran kepolisian setempat.
"Di Papua Barat, misalnya, (tantangan Polda Papua Barat adalah) sumber daya manusia, anggota yang terbatas, manajemen terbatas, fasilitas yang terbatas. Dalam hal penanganan kasus illegal mining, aparat kepolisian tidak bisa berbuat apa-apa karena tadi, tenaga yang terbatas, tidak ada fasilitas, biaya yang sedikit untuk operasional," urainya.
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, sebanyak 61,6% responden menganggap reputasi Polri baik. Angka itu meningkat dibandingkan hasil survei serupa, yang turun tajam, pada Desember 2022. Jika dikomparasikan dengan hasil survei Januari 2023, maka ada kenaikan sekitar 11,7% pada bulan ini.
Penilai positif publik juga terlihat dalam beberapa aspek kinerja Polri. Misalnya, perlindungan-penganyom masyarakat 74,3%, kamtibmas 73,9%, penegakan hukum 67,8%, pelayanan masyarakat 78,1%. Secara umum, ada 60,3% responden yang puas dengan kinerja Kapolri.
Survei digelar 29 April-10 Mei 2023 dan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Margin of error sekitar 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.
"Saya juga turut mengapresiasi prestasi yang signifikan yang dilakukan Kapolri dan jajarannya sehingga hasil survei ini naik drastis ketika publik (sempat) tidak percaya kepada institusi (kepolisian)," katanya saat dihubungi, Senin (22/5/2023).
Senator asal Papua Barat itu berharap capaian Polri diikuti lembaga hukum lainnya. Pasalnya, baik atau buruknya penegakan hukum berkaitan dengan kualitas demokrasi di Tanah Air.
Baca juga: Pengamat Nilai Polisi RW Bisa Cegah Polarisasi Jelang Pemilu 2024
"Demokrasi kita ini kan diukur dengan, salah satu indikator ukurnya, adalah bagaimana institusi hukum penegakan hukum ini dilakukan. Oleh sebab itu, saya mendukung sekali apa yang menjadi prestasi daripada institusi kepolisian," tuturnya.
Filep pun mau jajaran kepolisian menjaga bahkan meningkatkan apa yang telah dicapainya. Caranya, dengan semakin berkualitas dalam mengimpelementasikan visi misi, menegakkan peraturan perundang-undang, serta menjalankan tugas dan fungsi.
"Sehingga, polisi sebagai pilar penegak hukum di daerah itu, pilar penegak hukum itu menjadi salah satu institusi yang semakin dipercaya oleh warga negara Indonesia dan juga oleh semua pihak yang ada di dalam negara kita," ucapnya.
Lebih jauh, Filep menyarankan lembaga sigi agar mengukur kinerja kepolisian hingga tingkat satuan wilayah (satwil). Sebab, setiap polsek, polres, dan polda memiliki tantangan berbeda dalam menjalankan tugasnya.
"Kualitas kinerja daripada kepolisian itu dinilai secara struktural dari pospol, polsek, polres, polda, dan seterusnya. Jadi, alat ukur atau cara kita mengukur kinerja kepolisian, bagi saya, harus dilakukan secara kedaerahan wilayah, atau resor, atau kepolisian daerah," ujar dia.
Dicontohkannya dengan satwil kepolisian di daerah pemilihannya (dapil), Papua Barat. Dalam menjalankan tugasnya, ungkap Filep, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi jajaran kepolisian setempat.
"Di Papua Barat, misalnya, (tantangan Polda Papua Barat adalah) sumber daya manusia, anggota yang terbatas, manajemen terbatas, fasilitas yang terbatas. Dalam hal penanganan kasus illegal mining, aparat kepolisian tidak bisa berbuat apa-apa karena tadi, tenaga yang terbatas, tidak ada fasilitas, biaya yang sedikit untuk operasional," urainya.
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, sebanyak 61,6% responden menganggap reputasi Polri baik. Angka itu meningkat dibandingkan hasil survei serupa, yang turun tajam, pada Desember 2022. Jika dikomparasikan dengan hasil survei Januari 2023, maka ada kenaikan sekitar 11,7% pada bulan ini.
Penilai positif publik juga terlihat dalam beberapa aspek kinerja Polri. Misalnya, perlindungan-penganyom masyarakat 74,3%, kamtibmas 73,9%, penegakan hukum 67,8%, pelayanan masyarakat 78,1%. Secara umum, ada 60,3% responden yang puas dengan kinerja Kapolri.
Survei digelar 29 April-10 Mei 2023 dan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Margin of error sekitar 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.
(rca)
Lihat Juga :
