Pengamat: Lewat Musra Relawan, Jokowi Dinilai Dukung Prabowo-Airlangga

JAKARTA - Munculnya nama Airlangga Hartarto sebagai satu dari tiga kandidat capres 2024 di Musyawarah Relawan (Musra) Jokowi, dinilai adalah keinginan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

Hal ini dikatakan oleh Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Menurutnya, hasil musra yang telah diselenggarakan di sejumlah daerah, merupakan perpanjangan tangan Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto dengan Airlangga.

"Saya menduga hal itu merupakan keinginan dari Jokowi sendiri yang menaruh dukungan terhadap Airlangga menjadi kandidat capres melalui suara Musra Relawan," kata Jamiluddin Ritonga, Sabtu (13/5/2023).



Jammaludin menjelaskan, dua nama lain selain Airlangga, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tidak begitu mengejutkan. Sebab menurutnya, dua nama ini memang punya elektabilitas tinggi seperti yang sudah diungkap berbagai lembaga survei.

Kedua nama itu kata dia, logis apabila muncul pada Musra relawan Jokowi sebagai calon presiden yang layak diusung. "Munculnya nama Airlangga justru mengejutkan, lantaran elektabilitasnya tidak seperti dua yang lain dalam berbagai lembaga survei," ucapnya.



"Opsi yang paling realistis yakni apabila Jokowi meminta Airlangga mendampingi Prabowo," sambungnya..

Jamaluddin menilai, peluang Jokowi menduetkan Prabowo-Airlangga lebih besar, karena tidak akan berhadapan dengan PDIP dalam hal penentuan pasangan capres dan cawapres.

Namun demikian kata Jamiluddin, Musra relawan Jokowi hanya bisa menyuarakan capres yang layak menurut versi mereka, sementara kewenangan mengusung capres hanya milik partai yang punya kursi di Senayan.

"Kalau demikian halnya, Jokowi bisa jadi dalam Pilpres 2024 mendukung Ganjar, Prabowo, dan Airlangga menjadi capres. Hanya saja dukungannya itu tidak disampaikan secara terbuka. Musra Relawan digunakan sebagai perpanjangan tangannya untuk mendukung sosok yang dikehendakinya," ungkapnya.

Karena itu Jamiluddin mengungkapkan, hasil Musra relawan dapat digunakan Jokowi untuk memengaruhi para ketua umum partai politik koalisi dalam memilih capres.

"Tentu pengaruh itu hanya kepada Ketum Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan PPP. Kepada Ketum PDIP tampaknya pengaruh itu tidak akan terjadi. Sebab, Jokowi tidak cukup punya power untuk memengaruhi Megawati," ujarnya.

Jadi lanjut Jamiluddin, ada kemungkinan Jokowi memang menginginkan tiga capres dari kubu partai koalisi.

"Namun kemungkinan itu kecil karena PPP sudah merapat ke PDIP. PPP setidaknya sudah mendapat perlindungan dari PDIP bila Jokowi berupaya menekan PPP agar tetap di KIB untuk mengusung Airlangga," tutupnya