Soal Djoko Tjandra, DPR Desak Dirjen Imigrasi Tiru Langkah Tegas Polri
Rabu, 22 Juli 2020 - 16:41 WIB
loading...
Anggota Komisi III DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kejagung dan Imigrasi meniru Polri dalam bersikap tegas terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam kasus Djoko Tjandra. FOTO/SINDOnews/ABDUL ROCHIM
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR memintaDirjen Imigrasi Kemenkumham meniru langkah tegas yang diambil Polri terkait lolosnya buron kasus BLBI yang juga terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra .
Untuk diketahui, Polri mengambil langkah tegas dengan mencopot tiga jenderal karena diduga terlibat dalam kasus lolosnya Djoko Tjandra. Mereka adalah Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo, pejabat di Bareskrim yang menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Kemudian Irjen Napoleon Bonaparte, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Irjen Napoleon Bonaparte juga dicopot dari jabatannya dan dimutasi karena polemik buronan Djoko Tjandra. Ketiga, Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wiwoho yang juga dicopot dari jabatannya dan dimutasi.
"Kita apresiasi bagaimana sikap Pak Kapolri ketika pasukannya beramai-ramai (melakukan pelanggaran), kemudian Pak Kabareskrim sampai bilang, 'kita tidak akan ragu untuk mengambil langkah penindakan lanjutan sampai pidana'. Ini bagus disampaikan ke publik bahwa siapa pun tidak ada yang kebal hukum, walaupun anak buahnya seorang jenderal lho," ujar Anggota Komisi III DPR Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/7/2020).(Baca juga: Pimpinan Komisi III Sebut Ada “Ojek” yang Bantu Djoko Tjandra Keluar-Masuk )
Cucun mengatakan, persoalan penegakan hukum ini disikapi serius Komisi III, sehingga langkah Polri tersebut harus menjadi contoh bagi penegak hukum lainnya. "Kita ingin juga bagaimana Jaksa Agung juga melakukan hal demikian. Jangan sampai ada jajarannya main-main dengan hal-hal semacam ini. Ini kan melukai hati publik juga," katanya.
Penekanan serupa juga ditujukan kepada Imigrasi Kemenkumham dan ASN di Kelurahan Grogol dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang menerbitkan KTP Elektronik Djoko Tjandra. "Di Imigrasi, terutama yang dia paham keluar masuk orang. Dia paham detail kalau toh selama ini masih IT jadul yang dimiliki Ditjen Imigrasi, kejujuran yang kita butuhkan dari Imigrasi ini seperti apa? Jangan sampai ini dibilang sistem berjalan, lho kok masa sih sosok yang sudah fenomenal, terkenal, dia nggak paham," katanya.
Untuk diketahui, Polri mengambil langkah tegas dengan mencopot tiga jenderal karena diduga terlibat dalam kasus lolosnya Djoko Tjandra. Mereka adalah Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo, pejabat di Bareskrim yang menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Kemudian Irjen Napoleon Bonaparte, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Irjen Napoleon Bonaparte juga dicopot dari jabatannya dan dimutasi karena polemik buronan Djoko Tjandra. Ketiga, Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wiwoho yang juga dicopot dari jabatannya dan dimutasi.
"Kita apresiasi bagaimana sikap Pak Kapolri ketika pasukannya beramai-ramai (melakukan pelanggaran), kemudian Pak Kabareskrim sampai bilang, 'kita tidak akan ragu untuk mengambil langkah penindakan lanjutan sampai pidana'. Ini bagus disampaikan ke publik bahwa siapa pun tidak ada yang kebal hukum, walaupun anak buahnya seorang jenderal lho," ujar Anggota Komisi III DPR Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/7/2020).(Baca juga: Pimpinan Komisi III Sebut Ada “Ojek” yang Bantu Djoko Tjandra Keluar-Masuk )
Cucun mengatakan, persoalan penegakan hukum ini disikapi serius Komisi III, sehingga langkah Polri tersebut harus menjadi contoh bagi penegak hukum lainnya. "Kita ingin juga bagaimana Jaksa Agung juga melakukan hal demikian. Jangan sampai ada jajarannya main-main dengan hal-hal semacam ini. Ini kan melukai hati publik juga," katanya.
Penekanan serupa juga ditujukan kepada Imigrasi Kemenkumham dan ASN di Kelurahan Grogol dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang menerbitkan KTP Elektronik Djoko Tjandra. "Di Imigrasi, terutama yang dia paham keluar masuk orang. Dia paham detail kalau toh selama ini masih IT jadul yang dimiliki Ditjen Imigrasi, kejujuran yang kita butuhkan dari Imigrasi ini seperti apa? Jangan sampai ini dibilang sistem berjalan, lho kok masa sih sosok yang sudah fenomenal, terkenal, dia nggak paham," katanya.
Lihat Juga :
