Pimpinan Komisi III Sebut Ada Ojek yang Bantu Djoko Tjandra Keluar-Masuk

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR , Desmond J Mahesa turut berkomentar perihal lolosnya buron kakap Djoko Tjandra yang berhasil keluar masuk Indonesia tanpa khawatir dijebloskan ke penjara. Bahkan, buron kasus Bank Bali itu mendapat pelayanan ekslusif, mulai dari pembuatan KTP-el dan paspor, Surat Jalan dari Brigjen Polisi Prasetijo Utomo, hingga mengajukan peninjauan kembali (PK) melalui kuasa hukumnya.

Desmond menilai bahwa insiden ini telah mencabik-cabik kewibawaan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebab itu, kasus ini tidak bisa dipandang sebagai akibat kelalaian semata tetapi mesti disikapi dengan berpijak pada premis bahwa adanya unsur kesengajaan dan kongkalikong pihak terkait.

“Sudah hampir pasti, keluar masuknya Djoko dengan mudah karena ada yang memfasilitasinya. Ada pembantu ‘ojek’ yang mengantarkannya,” ujar Desmond dalam keterangan resminya, Rabu (22/7/2020). (Baca juga: Soal RDP Djoko Tjandra, Pimpinan DPR dan Komisi III Tak Mau Dipecah Belah)

Politikus Partai Gerindra ini melanjutkan sangat mengkhawatirkan apabila masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia ini sudah menjadi bagian dari skenario para pejabat birokrat maupun penegak hukum di Indonesia. Sebab, Desmond mensinyalir kuat dugaan adanya cipta prakondisi mulai dari pembuatan KTP elektronik dan paspor, pengajuan PK, hingga surat jalan dari kepolisian.

“Ketika unsur aparat Kepolisian diduga terlibat, Kejaksaan, Imigrasi, Kemenkumham, serta Kemendagri sepertinya ‘kompak membela’ Djoko Tjandra, maka publik pasti akan bertanya tanya. Mungkinkah bebas keluar-masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia itu hanya kebetulan belaka difasilitasi oleh oknum pejabat yang menjadi ojek-ojek pengantar karena tergiur uangnya,” bebernya.

“Kalau ada gerak lembaga yang kompak seperti itu siapa kira kira pengarahnya? Mungkinkah ada super ‘ojek’ yang menjadi komandannya?” imbuh Desmond.

Selain itu, Desmond menambahkan, kasus ini juga mencerminkan adanya dugaan jaringan mafia yang tersebar di semua sektor birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum, Imigrasi, kelurahan, pengadilan dan kepolisian negara. (Baca juga: Maung Pakai Mesin Hilux, Toyota Pastikan Pindad Tak Kantongi Izin)

“Jaringan mafia ini bisa jadi adalah 'ojek' yang sudah dikondisikan dalam waktu lama oleh Djoko Tjandra,” pungkasnya.