Dianggap Simbol LGBT, MUI Minta Pemerintah Larang Aktor Billkin dan PP Krit ke Jakarta
Kamis, 11 Mei 2023 - 19:04 WIB
loading...
Waketum MUI Anwar Abbas meminta pemerintah Indonesia melarang kedatangan aktor Billkin dan PP Krit ke Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Waketum Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Anwar Abbas meminta pemerintah Indonesia melarang kedatangan aktor dengan simbol LGBT ke Indonesia. Menurutnya hal itu sangat bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.
Hal ini sebagai merespons kedatangan dua aktor asal Thailand Billkin dan PP Krit di Tanah Air dalam fans meeting pertama di Jakarta pada 10 Juni 2023 mendatang. Diketahui kedua aktor tersebut membintangi drama Boy Love (BL) berjudul ‘I Told Sunset About You’ yang telah tayang pada 2020 lalu.
"Semestinya pemerintah Indonesia melarang mereka untuk melakukan fans meeting atau temu publik dengan warga negara Indonesia. Karena hal demikian berarti pemerintah menoleransi praktik LGBT. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dikatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,"ujar Anwar kepada MNC Portal, Kamis (11/5/2023).
Baca juga: MUI Ingatkan Promosi LGBT Melalui Semua Media Langgar Pedoman MUI
Dia meminta pemerintah agar tidak menoleransi adanya praktik-praktik dan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan menurutnya dari 6 agama yang diakui di Indonesia yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu tidak ada satupun yang menoleransi praktik LGBT karena merupakan gerakan antimanusia dan kemanusiaan. "Kalau sikap dan pandangan mereka itu kita ikuti dari 8 miliar penduduk dunia separuh laki-laki dan separuh perempuan,"katanya.
Hal ini sebagai merespons kedatangan dua aktor asal Thailand Billkin dan PP Krit di Tanah Air dalam fans meeting pertama di Jakarta pada 10 Juni 2023 mendatang. Diketahui kedua aktor tersebut membintangi drama Boy Love (BL) berjudul ‘I Told Sunset About You’ yang telah tayang pada 2020 lalu.
"Semestinya pemerintah Indonesia melarang mereka untuk melakukan fans meeting atau temu publik dengan warga negara Indonesia. Karena hal demikian berarti pemerintah menoleransi praktik LGBT. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dikatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,"ujar Anwar kepada MNC Portal, Kamis (11/5/2023).
Baca juga: MUI Ingatkan Promosi LGBT Melalui Semua Media Langgar Pedoman MUI
Dia meminta pemerintah agar tidak menoleransi adanya praktik-praktik dan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan menurutnya dari 6 agama yang diakui di Indonesia yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu tidak ada satupun yang menoleransi praktik LGBT karena merupakan gerakan antimanusia dan kemanusiaan. "Kalau sikap dan pandangan mereka itu kita ikuti dari 8 miliar penduduk dunia separuh laki-laki dan separuh perempuan,"katanya.
Lihat Juga :
