Jemaah Haji Lunas Tunda 2020 dan 2022 Diminta Konfirmasi, Kemenag: Tak Perlu Bayar Lagi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) meminta jemaah haji 1444H/2023 untuk segera melakukan pelunasan. Tidak hanya itu, Kemenag juga mendorong kepada jemaah lunas tunda 2020 dan 2022 untuk segera melakukan konfirmasi.
Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, ada sekitar 2.500 jemaah lunas tunda tahun 2020 dan 2022 yang belum melakukan konfirmasi. Menurut Hilman, para jemaah lunas tunda ini tidak perlu lagi membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
“Jadi mereka itu kan tidak perlu membayar lagi. Lakukan konfirmasi ke Kementerian Agama setempat bahwa mereka akan berangkat. Kami dorong dua-duanya kalau bisa, karena ini sampai tanggal 12 Mei segera diselesaikan konfirmasi dan pelunasannya. Jadi kami punya data jemaah yang siap berangkat,” ujarnya
Senada, Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan hingga 5 Mei 2023 tercatat ada sebanyak 2.500 jemaah lunas tunda yang belum melakukan konfirmasi pelunasan dengan berbagai alasan. Padahal Pemerintah dan DPR sepakat bahwa jemaah lunas tunda 2020 dan 2022 yang tidak pernah mengambil biaya pelunasannya, tidak perlu menambah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1444 H.
“Mereka tinggal melakukan konfirmasi pelunasan kepada Bank Penerima Setoran Bipih. Jemaah lunas tunda 2020 dan 2022 yang memenuhi kriteria untuk konfirmasi pelunasan diharapkan mengambil kesempatan ini. Sebab, tahun depan belum tentu diberlakukan kebijakan yang sama,” kata Saiful.
Pelunasan Bipih pada tahun ini ditutup pada 5 Mei 2023. Dari total 203.320 kuota jemaah haji reguler, masih ada 14.356 yang belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan, sehingga kesempatan bagi mereka untuk melunasi diperpanjang.
“Perpanjangan pelunasan hingga 12 Mei. Saya berharap kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya, termasuk bagi jemaah lunas tunda yang hanya tinggal melakukan konfirmasi pelunasan,”katanya.
Di sisi lain, Kemenag juga telah mendapatkan kuota tambahan sebesar 8.000 jemaah. Proses pemanfaatannya akan segera dibahas dengan Komisi VIII DPR. “Kami saat ini tengah siapkan skema optimalisasi penyerapan kuota tambahan dan rancangan biayanya untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII. Semoga ini juga bisa terserap maksimal sehingga semakin banyak jemaah Indonesia yang bisa berangkat tahun ini,” tuturnya.
Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, ada sekitar 2.500 jemaah lunas tunda tahun 2020 dan 2022 yang belum melakukan konfirmasi. Menurut Hilman, para jemaah lunas tunda ini tidak perlu lagi membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
“Jadi mereka itu kan tidak perlu membayar lagi. Lakukan konfirmasi ke Kementerian Agama setempat bahwa mereka akan berangkat. Kami dorong dua-duanya kalau bisa, karena ini sampai tanggal 12 Mei segera diselesaikan konfirmasi dan pelunasannya. Jadi kami punya data jemaah yang siap berangkat,” ujarnya
Senada, Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan hingga 5 Mei 2023 tercatat ada sebanyak 2.500 jemaah lunas tunda yang belum melakukan konfirmasi pelunasan dengan berbagai alasan. Padahal Pemerintah dan DPR sepakat bahwa jemaah lunas tunda 2020 dan 2022 yang tidak pernah mengambil biaya pelunasannya, tidak perlu menambah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1444 H.
“Mereka tinggal melakukan konfirmasi pelunasan kepada Bank Penerima Setoran Bipih. Jemaah lunas tunda 2020 dan 2022 yang memenuhi kriteria untuk konfirmasi pelunasan diharapkan mengambil kesempatan ini. Sebab, tahun depan belum tentu diberlakukan kebijakan yang sama,” kata Saiful.
Pelunasan Bipih pada tahun ini ditutup pada 5 Mei 2023. Dari total 203.320 kuota jemaah haji reguler, masih ada 14.356 yang belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan, sehingga kesempatan bagi mereka untuk melunasi diperpanjang.
“Perpanjangan pelunasan hingga 12 Mei. Saya berharap kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya, termasuk bagi jemaah lunas tunda yang hanya tinggal melakukan konfirmasi pelunasan,”katanya.
Di sisi lain, Kemenag juga telah mendapatkan kuota tambahan sebesar 8.000 jemaah. Proses pemanfaatannya akan segera dibahas dengan Komisi VIII DPR. “Kami saat ini tengah siapkan skema optimalisasi penyerapan kuota tambahan dan rancangan biayanya untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII. Semoga ini juga bisa terserap maksimal sehingga semakin banyak jemaah Indonesia yang bisa berangkat tahun ini,” tuturnya.
(cip)