Kaum Oligark Ingin Pertahankan Akumulasi Modal, Tidak Peduli Rezim dan Siapa yang Memimpin
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Oligarki dalam peta perpolitikan nasional makin menguat. Sistem politik dianggap mendukung tumbuh suburnya hubungan kekerabatan untuk terus berada di jajaran elite kekuasaan.
Pengamat hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar mengatakan, oligarki itu berkaitan dengan pemilik modal dan yang mempunyai kapasitas langsung terhadap sumber-sumber keuangan. Kaum oligark selalu berusaha berada di lingkaran kekuasaan.
"Tujuannya mempertahankan akumulasi modal. Dia tidak peduli rezim, siapa yang memimpin, siapa yang menjalankan pemerintah. Yang penting mengambil pemerintah dan diharapkan mengakumulasi kembali modal yang dikeluarkan," ujarnya dalam diskusi daring dengan tema 'Pemilu, Pilkada, dan Oligarki Politik', Rabu (22/7/2020).
Dia menerangkan, sistem pemerintahan Indonesia mudah tergoda untuk masuknya para pemodal. Alasannya, sistem yang digunakan presidensial. Ini menempatkan pendulum kekuasaan pada presiden. Presiden itu kesannya raja dan kuasanya mutlak. Dalam sistem presidensial itu raja dibatasi secara konstitusional. Kedaulatannya diperoleh melalui pemilihan umum (pemilu). (Baca juga: Jangan-Jangan Pilpres 2024 Megawati vs Prabowo ).
"Kita menggunakan sistem pemilu yang kemudian disebut presidential threshold . Ini cara yang paling enak oligarki untuk menguasai dengan mudah karena bisa mengatur jumlah calon presiden," tutur Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Pengamat hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar mengatakan, oligarki itu berkaitan dengan pemilik modal dan yang mempunyai kapasitas langsung terhadap sumber-sumber keuangan. Kaum oligark selalu berusaha berada di lingkaran kekuasaan.
"Tujuannya mempertahankan akumulasi modal. Dia tidak peduli rezim, siapa yang memimpin, siapa yang menjalankan pemerintah. Yang penting mengambil pemerintah dan diharapkan mengakumulasi kembali modal yang dikeluarkan," ujarnya dalam diskusi daring dengan tema 'Pemilu, Pilkada, dan Oligarki Politik', Rabu (22/7/2020).
Dia menerangkan, sistem pemerintahan Indonesia mudah tergoda untuk masuknya para pemodal. Alasannya, sistem yang digunakan presidensial. Ini menempatkan pendulum kekuasaan pada presiden. Presiden itu kesannya raja dan kuasanya mutlak. Dalam sistem presidensial itu raja dibatasi secara konstitusional. Kedaulatannya diperoleh melalui pemilihan umum (pemilu). (Baca juga: Jangan-Jangan Pilpres 2024 Megawati vs Prabowo ).
"Kita menggunakan sistem pemilu yang kemudian disebut presidential threshold . Ini cara yang paling enak oligarki untuk menguasai dengan mudah karena bisa mengatur jumlah calon presiden," tutur Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Lihat Juga :
