Masyarakat Diimbau Jangan Percaya Hoaks Data Pemilu 2024 Bocor

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengimbau masyarakat jangan percaya hoaks mengenai kebocoran data Pemilu 2024 . Dia pun mengingatkan bahayanya ikut menyebarkan video hoaks tersebut.

"Jangan sampai masyarakat terprovokasi dan ikut menyebarluaskan informasi itu, karena masyarakat bisa terjerat hukum karena menyebarkan informasi yang tidak benar," ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/5/2023).

Dia mengatakan, polisi sedang menelusuri terkait penyebaran data hoaks data Pemilu 2024 yang seolah-olah hasil pemilu sudah diatur sebelum Pemilu 2024 dilaksanakan. "Tentu saja data ini dapat dengan mudah dibantah, karena pemilu belum terjadi," katanya.



Namun, menurut dia, penyebaran hoaks ini bukan soal pembuktian dan pembantahan. Dia menilai tujuan penyebaran ini memang disengaja untuk digunakan oleh para pihak yang memang ingin membuat kegaduhan dan juga digunakan untuk menyerang lawan politik dalam pemilu.

"Seolah-olah pemerintah sudah mengatur pemenang sehingga harus dilawan. Ini tujuannya. Tentu kita yang waras harus memberikan penjelasan bahwa rekapitulasi perhitungan suara itu berjenjang dari TPS di setiap RT sampai ke KPU pusat yang dihadiri dan dikoreksi saksi yang juga memegang hasil perhitungan suara dari TPS," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, setiap orang bahkan setiap partai politik memiliki data suara itu. "Sehingga bisa disandingkan dengan data suara dari KPU," pungkasnya yang juga sebagai juru bicara Partai Garuda ini.

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri memburu pelaku penyebaran hoaks kebocoran data Pemilu 2024 . Informasi tersebut beredar luas atau viral di media sosial.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait leabsahan video tersebut. Bareskrim bersama KPU sedang mencari pemilik akun yang menyebar video hoaks tersebut.

"Kita juga sudah koordinasi dengan KPU untuk nanti melakukan profilling terhadap siapa yang meng-upload pertama kali kebocoran data tersebut," kata Adi saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Senin (1/5/2023).