PPP Minta Jokowi Bubarkan Lembaga Lain yang Tidak Bermanfaat bagi Rakyat
Rabu, 22 Juli 2020 - 10:11 WIB
loading...
Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR Achmad Baidowi menyatakan, keputusan Presiden Jokowi membubarkan 18 lembaga patut diapresiasi sebagai wujud langkah efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19. Lembaga lain yang tidak bermanfaat juga harus dibubarkan
"Sebagaimana kita ketahui perekonomian lesu, anggaran tersedot ke Covid-19 sehingga harus dilakukan efisiensi," ujar Baidowi kepada SINDOnews, Rabu (22/7/2020).
Menurut Baidowi, lembaga yang dibubarkan itu memang mayoritas lembaga yang tidak maksimal dan tidak berhubungungan langsung dengan kebutuhan rakyat, dan ada yang menyebut sebagai lembaga receh.
"Makanya karena receh dan membebani anggaran itulah sehingga patut dibubarkan. Hal ini sekaligus menunjukkan ketegasan dan keseriusan Jokowi menata lembaga yang anggarannya bersumber dari APBN," katanya. (Baca juga: Maaf Pak Jokowi! Pembubaran 18 Lembaga Ternyata Belum Efisien).
Kata politikus yang akrab disapa Awiek ini, terhadap pegawai di 18 lembaga tersebut harus diperlakukan secara proporsional, yakni dialihkan kepada instansi lain atau skema lain yang dipersiapkan secara matang oleh pemerintah. (Lihat Juga Infografis: Pemangkasan Lembaga Non-Struktural Perlu Kajian Matang ).
"Kami berharap Presiden Jokowi juga tidak berhenti pada 18 lembaga namun juga menyasar lembaga lain yang tidak efektif yang dirasakan tidak terlalu bermanfaat bagi publik," ujar Wakil Sekjen DPP PPP itu. (Baca juga: Pemerintah Didorong Beri Solusi kepada Pegawai 18 Lembaga yang Dibubarkan ).
"Sebagaimana kita ketahui perekonomian lesu, anggaran tersedot ke Covid-19 sehingga harus dilakukan efisiensi," ujar Baidowi kepada SINDOnews, Rabu (22/7/2020).
Menurut Baidowi, lembaga yang dibubarkan itu memang mayoritas lembaga yang tidak maksimal dan tidak berhubungungan langsung dengan kebutuhan rakyat, dan ada yang menyebut sebagai lembaga receh.
"Makanya karena receh dan membebani anggaran itulah sehingga patut dibubarkan. Hal ini sekaligus menunjukkan ketegasan dan keseriusan Jokowi menata lembaga yang anggarannya bersumber dari APBN," katanya. (Baca juga: Maaf Pak Jokowi! Pembubaran 18 Lembaga Ternyata Belum Efisien).
Kata politikus yang akrab disapa Awiek ini, terhadap pegawai di 18 lembaga tersebut harus diperlakukan secara proporsional, yakni dialihkan kepada instansi lain atau skema lain yang dipersiapkan secara matang oleh pemerintah. (Lihat Juga Infografis: Pemangkasan Lembaga Non-Struktural Perlu Kajian Matang ).
"Kami berharap Presiden Jokowi juga tidak berhenti pada 18 lembaga namun juga menyasar lembaga lain yang tidak efektif yang dirasakan tidak terlalu bermanfaat bagi publik," ujar Wakil Sekjen DPP PPP itu. (Baca juga: Pemerintah Didorong Beri Solusi kepada Pegawai 18 Lembaga yang Dibubarkan ).
(zik)
Lihat Juga :
