Mahfud Tak Perlu Repot Hidupkan TPK, Cukup Agresif Desak Aparat Tangkap Djoko Tjandra

"Apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya? Mungkinkan pengawalan itu inisiatif pribadi atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetyo mengawal Djoko Tjandra?" imbuhnya.

Menurut dia, jika pengawalan itu atas inisiatif Brigjen Prasetyo tentunya saat Djoko Tjandra muncul di Bandara Pontianak sudah ditangkap oleh Kapolda Kalbar mengingat pangkat Kapolda lebih tinggi dari Prasetyo. Sebaliknya, jika Kapolda Kalbar tidak tahu bahwa Djoko Tjandra muncul di wilayah tugasnya, ini akan lebih aneh lagi.

Sebab akan menjadi pertanyaan, kenapa Kapolda Kalbar tidak tahu, ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalbar sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan seorang buronan kakap di wilayah tugasnya. Untuk itu, sambung dia, Mahfud perlu mendesak Mabes Polri menjelaskan secara transparan tentang aksi pengawalan Brigjen Prasetyo terhadap Djoko Tjandra dan kenapa Kapolda Kalbar membiarkan serta tidak menangkap buronan kakap yang sudah buron selama 11 tahun tersebut.

Hal ini disebutnya penting dilakukan agar mata rantai kasus Djoko Tjandra ini terungkap terang benderang dan para pejabat Mabes Polri tidak membuat misteri baru dalam kasus Djoko Tjandra, makanya Mahfud perlu agresif mengawasi kinerja Polri. (Baca juga: Rekening Pribadi Dipakai Kelola APBN, BPK Akan Panggil Sri Mulyani dan Prabowo)

"Ini lebih urgent dan strategis ketimbang membentuk Tim Pemburu Koruptor. Wong koruptornya sudah datang enggak ditangkap kok malah dikasih surat jalan, lalu apa manfaat Tim Pemburu Koruptor?" pungkasnya.