Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
20 WNI Jadi Korban TPPO di Myanmar, Jokowi: Kita Sedang Usaha Evakuasi Mereka
loading...
Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah tengah berusaha mengevakuasi puluhan WNI yang berada di daerah konflik di Myanmar. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 20 Warga Negara Indonesia ( WNI ) terjebak di daerah konflik di Myanmar. Mereka diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah tengah berusaha mengevakuasi puluhan WNI yang berada di daerah konflik di Myanmar. "Kita sedang berusaha membawa dan mengevakuasi agar mereka keluar," kata Jokowi saat ditemui di Gedung Sarinah Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Jokowi berkata, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah berusaha untuk mengevakuasi puluhan WNI itu dari daerah konflik di Myanmar. "Kemlu sedang berkomunikasi dengan Myanmar agar WNI kita yang ada di sana bisa dipulangkan," katanya.
Sebagai informasi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), KBRI Yangon, dan KBRI Bangkok mendesak otoritas Myanmar mengambil langkah efektif untuk menyelamatkan pekerja migran Indonesia yang diduga merupakan korban TPPO.
Desakan tersebut disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI (PWNI-BHI) Kemlu RI Judha Nugraha guna menanggapi laporan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengenai 20 WNI yang diduga korban TPPO dan saat ini sedang disekap di Myanmar.
Berbagai langkah perlindungan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, antara lain, mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar, berkoordinasi dengan otoritas setempat, serta bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Regional Support Office Bali Process di Bangkok.
Judha menjelaskan tantangan perlindungan WNI dalam kasus ini cukup tinggi, karena mayoritas WNI berada di Myawaddy, yang merupakan lokasi konflik bersenjata antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak.
Meskipun demikian, dia menegaskan pemerintah akan tetap mengupayakan berbagai langkah perlindungan WNI, termasuk dengan meminta otoritas Myanmar memetakan jejaring di Myawaddy melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pemerhati online scam. “Pendekatan formal dan informal terus dilakukan,” tutur Judha.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah tengah berusaha mengevakuasi puluhan WNI yang berada di daerah konflik di Myanmar. "Kita sedang berusaha membawa dan mengevakuasi agar mereka keluar," kata Jokowi saat ditemui di Gedung Sarinah Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Jokowi berkata, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah berusaha untuk mengevakuasi puluhan WNI itu dari daerah konflik di Myanmar. "Kemlu sedang berkomunikasi dengan Myanmar agar WNI kita yang ada di sana bisa dipulangkan," katanya.
Sebagai informasi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), KBRI Yangon, dan KBRI Bangkok mendesak otoritas Myanmar mengambil langkah efektif untuk menyelamatkan pekerja migran Indonesia yang diduga merupakan korban TPPO.
Desakan tersebut disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI (PWNI-BHI) Kemlu RI Judha Nugraha guna menanggapi laporan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengenai 20 WNI yang diduga korban TPPO dan saat ini sedang disekap di Myanmar.
Berbagai langkah perlindungan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, antara lain, mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar, berkoordinasi dengan otoritas setempat, serta bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Regional Support Office Bali Process di Bangkok.
Judha menjelaskan tantangan perlindungan WNI dalam kasus ini cukup tinggi, karena mayoritas WNI berada di Myawaddy, yang merupakan lokasi konflik bersenjata antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak.
Meskipun demikian, dia menegaskan pemerintah akan tetap mengupayakan berbagai langkah perlindungan WNI, termasuk dengan meminta otoritas Myanmar memetakan jejaring di Myawaddy melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pemerhati online scam. “Pendekatan formal dan informal terus dilakukan,” tutur Judha.
(cip)
Explore More