Wapres Minta Penanganan Keamanan di Papua Disertai Pendekatan Kesejahteraan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menginstruksikan kepada TNI dan Polri memperkuat strategi komprehensif dalam penanganan keamanan di Papua . Penguatan strategi ini untuk merespons gugurnya sejumlah prajurit TNI dalam tugas operasi di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, serta masih adanya tindak kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Instruksi ini disampaikan Wapres dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (26/4/2023) kemarin. Hadir dalam rakor tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Mengenai pola-pola penanganan masalah keamanan, itu memang sebagaimana kita ketahui bahwa ya Papua kan emang ada daerah-daerah tertentu ya, daerah tertentu yaitu Papua Tengah dan Pegunungan yang memang masih bermasalah dengan persoalan keamanan. Itu tadi juga dibicarakan secara khusus dan itu masih belum selesai pola dan cara penanganannya seperti apa," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dikutip dalam keterangannya, Kamis (27/4/2023).



Menurut Masduki, Panglima TNI juga memastikan pihak-pihak keamanan di Papua lebih siap dan profesional, terutama dalam menghadapi KKB. "Panglima TNI sudah memberikan satu istilah ya apa namanya, siaga tempur. Siaga, saya kira itu juga cukup signifikan arti dari apa yang disampaikan oleh Panglima TNI karena itu artinya bahwa bagaimana agar pihak-pihak keamanan di Papua supaya lebih siap dan lebih profesional," ujarnya.

Wapres sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) mengingatkan, pendekatan keamanan harus disertai pendekatan kesejahteraan berbasis sosial-kultural dan administratif-politik untuk menangani akar persoalan dan isu-isu strategis di 6 provinsi di tanah Papua.

"Wapres mempunyai tanggung jawab untuk masalah Papua. Sebagaimana kita ketahui bahwa Papua kan sudah dikembangkan menjadi 6 DOB, daerah baru ada 6 provinsi sekarang dan itu diharapkan bagaimana agar pengembangan Papua, terutama terkait dengan pemerataan pembangunan itu segera terealisasi," katanya.



Selain itu, dalam rakor tersebut, Wapres menekankan pentingnya mengelola komunikasi luar negeri dan dalam negeri yang tepat, serta pentingnya kajian-kajian pemikiran strategis guna perbaikan formulasi dan pelaksanaan kebijakan soal Papua ke depan.