Capreskan Ganjar, PDIP Buka Peluang Gandeng Gerindra sampai PPP

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan partainya membuka diri berkoalisi dengan partai lain. Tetapi, kerja sama tersebut tidak mungkin dilakukan dengan partai yang punya calon presiden (capres) sendiri.

"Yang belum punya capres, juga yang ada di pemerintahan tetapi juga ada rekam jejak sejarah perjuangan bangsa," kata Hasto dalam program Talk Politic With Reinhard Sirait di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (24/4/2023).

Bagi PDIP, nama Ganjar Pranowo yang telah resmi akan diusung sebagai capres 2024 tak bisa diutak-atik. Dengan kata lain, peluang kerja sama dengan parpol yang sudah punya capres bisa dilakukan hanya jika partai tersebut mau menerima Ganjar sebagai capres.



Di antara partai pendukung pemerintah, Golkar dan Gerindra adalah dua parpol yang telah mengajukan ketua umumnya sebagai capres, yaitu Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto. Sementara Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan tidak masuk hitungan. Dalam beberapa kesempatan, Hasto megatakan PDIP tidak mungkin menerima Anies karena sikapnya yang menjadi antitesis Jokowi.

Hasto mengungkapkan masih berkomunikasi dengan Gerindra, PKB, PPP, PAN, juga Perindo. Secara khusus, Hasto menyampaikan bahwa dengan PAN, PKB, dan PPP, PDIP yang telah menjalin hubungan sejak lama.

"Kami membuka komunikasi dengan PAN kan sejarahnya 1912 Muhammadiyah preferensi dari teman-teman Muhammadiyah ada dari PAN. Pada 1926 ada NU, partainya PKB dan PPP, kita tidak ada persoalan," kata dia.



Begitu juga dengan Golkar dan Gerindra, Hasto mengatakan sangat mungkin bekerja sama. "Kita bisa bekerja sama dengan Gerindra. Ini adalah contoh aspek historis kita sama-sama berada dalam pemerintah," kata Haso.

Meski demikian, Hasto tak ingin koalisi yang terbangun nanti tidak terlalu gemuk. "Sekiranya bisa dirancang di awal itu juga baik tapi tidak boleh juga dalam kerjasama itu menjadi terlalu gemuk karena apapun kedaulatan ada di tangan rakyat yang penting apa yang disuarakan rakyat Pemilu presiden dan legislatif itu harus tercermin di parlemen," tutur dia.